Selamatkan demokrasi, SBY ambil risiko politik terbitkan perppu

SBY tandatangani Perppu Pilkada. ©rumgapres/abror rizki
Merdeka.com - Penerbitan perppu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. SBY menegaskan harus mengambil risiko politik menerbitkan perppu demi menyelamatkan demokrasi.

"Saya menyadari bahwa penerbitan perppu ini ada risiko politiknya, karena memerlukan persetujuan DPR RI. Tetapi saya wajib mengambil risiko itu untuk menegaskan perjuangan bersama dengan rakyat, serta guna menyelamatkan kedaulatan rakyat dan demokrasi kita," ujar SBY saat jumpa pers di Istana Negara Jakarta, Kamis (2/10).

SBY berharap dua perppu yang diterbitkan malam ini tidak mendapat penolakan dari DPR.

"Akhirnya marilah kita berdoa dan berikhtiar bersama, agar proses selanjutnya di DPR dapat berjalan dengan lancar, dan sesuai aspirasi rakyat, serta berbuah persetujuan DPR atas du perppu yang terkait Pilkada langsung, sekali lagi, demi terwujudnya kedaulatan rakyat dan demokrasi yang kita cita-citakan," pungkas SBY.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai janjinya untuk membatalkan UU Pilkada yang telah disahkan DPR. SBY juga menerbitkan perppu kedua mengubah UU Pemda yang memberikan hak DPRD memilih kepala daerah.

"Saya baru saja menandatangani dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Yang pertama Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali kota, sekaligus mencabut UU 22/2014 tentang pemilihan gubernur yang mengatur pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD," kata SBY.

SBY menambahkan, sebagai konsekuensi atas pencabutan UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD, SBY juga mengatakan menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2014.

"Saya terbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menghapus tugas dan wewenang DPRD memilih gubernur, bupati dan wali kota," ujar SBY.