Rencana 6 Ruas Tol Baru di Jakarta Kembali Dihujani Kecaman

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama Jakarta Toll Road Development Frans S Sunito menjawab kritikan para pemerhati transportasi terhadap pembangunan 6 ruas jalan tol yang menjadi tanggung jawabnya. Para pemerhati itu berpendapat, Jakarta lebih membutuhkan transportasi umum daripada ruas jalan tol baru. 

"Yang membangun jalan dan membuat transportasi itu ada bagiannya sendiri. Ya kalau jalan dibangun dan transportasi belum ada, jangan salahkan yang bikin jalan. Salahkan bagian transportasinya," kata Frans dalam focus group discussion soal urgensi enam ruas jalan tol, di Hotel Manhattan, Kamis (2/10/2014).

Frans menganalogikan jalan sebagai minuman dan transportasi sebagai makanan. "Kalau makanan belum ada, boleh dong kita sajikan minuman dulu," kelakar Frans yang disambut gelak tawa peserta diskusi. Menurut dia, masyarakat Jakarta sama-sama membutuhkan dua hal tersebut. 

Apabila pembangunan jalan harus selalu menunggu rampungnya sarana transportasi, kata Frans, perubahan Jakarta justru tak akan terjadi karena pembangunan malah saling menunggu. "Mungkin sama Laos saja kita sudah kalah. Kita yang di sini sepakat bahwa kita ingin Indonesia jadi negara lebih maju daripada negara lain," imbuh dia.

Menurut Frans, kunci untuk menjadikan Indonesia maju itu adalah infrastruktur. "Ini antara lain (berupa) jalan dan transportasi," ujar dia dalam diskusi yang digelar Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta ini. Selain Frans, narasumber yang hadir adalah Deputi Gubernur DKI Sutanto Soehodho, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit, dan pengamat transportasi, Darmaningtyas.

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota di Jakarta menuai kecaman dari para pengamat dan akademisi di bidang transportasi. Tambahan jalan tol ini dinilai justru akan memperparah kemacetan, bukan mengurai kemacetan Jakarta.

"Kanada sudah menghentikan pembangunan ruas jalan. Di Seoul, ada jalan layang yang dihancurkan lalu diganti buat RTH (ruang terbuka hijau). Jakarta bagaimana?" tanya Ketua Dewan Transportasi Kota DKI Jakarta Edi Nursalam dalam diskusi mengenai urgensi enam ruas jalan tersebut di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2014). 

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, juga menentang rencana pembangunan tersebut. Menurut dia, pembangunan jalan tol bahkan dapat menjadi bentuk pelanggaran HAM. "Hanya orang-orang bermobil yang boleh lewat. BRT (bus rapid transit) juga belum jelas. Tidak ada jalur khususnya," kata Agus Pambagio. 

Agus menambahkan, jalan tol juga akan mengubah, bahkan merusak tata kota. Ia mencontohkan dampak dari pembangunan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). "Itu JORR muter, sekarang muncul banyak apartemen di sekitarnya," tutur Agus. Solusi kemacetan Jakarta, kata dia, bukan pembangunan tol, melainkan perbaikan kualitas dan kuantitas alat transportasi umum. 

Dampak negatif dari pembangunan enam ruas jalan tol juga dikemukakan oleh pengamat transportasi, Darmaningtyas. "Pemprov harus konsen ke alat transportasi umum. MRT saja belum selesai. Kalau Ahok ngejarnya untuk Asian Games, enggak usah di Jakarta juga tidak apa-apa. Suruh saja di Palembang atau daerah lain," tekan Agus.