DPR juga dinilai akan ganjal Panglima & Kapolri pilihan Jokowi

Jokowi dan Ahok bergandengan tangan. ©2014 merdeka.com/fikri faqih
Merdeka.com - Akademisi Ilmu Politik Universitas Paramadina Arya Fernandez memperkirakan, keberhasilan Koalisi Merah Putih (KMP) menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berdampak langsung pada pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya adalah mengganjal kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.

"Jokowi pasti akan kesulitan untuk meluluskan sejumlah rancangan undang-undang dari pemerintah, karena tentu akan dapatkan gangguan di Senayan. Kemudian akan kesulitan kalau membuat kebijakan-kebijakan strategis," papar Arya saat berbincang denganmerdeka.com, Kamis (2/10).

Kesulitan yang paling terasa adalah ketika Jokowi akan mengajukan usulan calon Panglima TNI maupun Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Apalagi, kedua jabatan strategis tersebut wajib melalui uji kelayakan yang dilakukan DPR.

Dalam proses yang terjadi selama ini, calon-calon Panglima TNI maupun Kapolri diajukan oleh Mabes TNI maupun Mabes Polri kepada presiden. Kepala negara pun diwajibkan memilih salah satu dari beberapa calon yang diajukan, kemudian nama tersebut diserahkan melalui DPR untuk diuji.

"Tentu calon yang diusulkan pemerintah bisa saja tidak disetujui dewan," ucapnya singkat.

Meski berdampak negatif bagi pemerintah, namun pola pembelahan politik yang dilakukan Koalisi Merah Putih memiliki warna baru dalam peta politik di Tanah Air. Salah satunya meningkatnya kontrol DPR terhadap pemerintah yang lebih kuat dibanding pemerintahan sebelumnya.

"Kontrol dan kritikan, hingga gangguannya akan semakin kuat dibanding masa sebelumnya. Pada tahap yang sangat ekstrem misalnya, usulan hak DPR seperti angket, interpelasi dan menyatakan pendapat akan banyak dari sebelumnya," pungkasnya.