SBY: Rakyat tidak beri mandat kepada DPRD pilih kepala daerah

Merdeka.com - Presiden SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat mengaku sedang mempertimbangkan gugatan hukum berupa uji materi terhadap UU Pilkada yang telah disahkan DPR. SBY mengatakan banyak alasan yang melandasi itu.

"Dengan hasil ini, saya sampaikan ke rakyat Indonesia, Partai Demokrat merencanakan untuk gugatan hukum, dipertimbangkan mana yang tepat, ke MA atau MK," kata SBY di Washington DC, Jumat (26/9).

SBY kemudian mengungkapkan sejumlah alasan. Dalam pemilu legislatif lalu, ketika rakyat memilih anggota DPRD, dalam pikiran mereka pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tetap langsung. "Mereka tidak membayangkan setelah pilih wakil rakyat tiba-tiba DPRD memiliki kewenangan, power, memiliki otoritas untuk memilih gubernur, bupati dan walikota."

"Berarti ini mengingkari proses pemilu legislatif di mana rakyat tidak membayangkan, tidak tahu bahwa tiba-tiba yang menjadi mandat di DPRD itu tidak kita hormati kedaulatan rakyat itu," imbuhnya.

"Dalam arti lain, sebenarnya rakyat tidak beri mandat pada anggota DPRD, untuk memilih kepala daerah, gubernur, bupati maupun wali kota," tegas SBY.

SBY menambahkan, dalam aturan UU yang ada, tidak ada aturan yang berlaku yang memberikan kewenangan secara eksplisit dan sah kepada DPRD dapat memilih gubernur bupati atau wali kota.

"Dalam uud sebelum ada perubahan, jelas presiden dan wapres dipilih dan diberhentikan olehMPR. di sini tidak ada UU yang memberikan DPRD otoritas untuk memilih kepala daerah," ujar SBY.

Politikus senior Partai Demokrat Ignatius Mulyono, bersama lima koleganya memilih tidak walk out saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada dini hari tadi. Dia beralasan, hanya mengikuti perintah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingin Pilkada langsung.

"Ketua umum sudah jelas mendukung Pilkada langsung, kalau walk out tidak bisa diaplikasikan itu," kata Ignatius di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9).

Dia mengatakan, walk out yang dilakukan teman-temannya adalah perintah Benny K Harman, bukan SBY. Karena itu, dia tak mau ikut-ikutan walk out.

"Saya sendiri menggunakan hak politik saya. Kader itu harus betul-betul ikuti instruksi ketum. Yang walk out itu kan hanya sesuai dengan apa yang disampaikan Benny K Harman. Kita sudah mampu 10 tahun ini melaksanakan demokrasi Pilkada langsung oleh rakyat," tegas dia.

Ignatius merasa heran, kenapa koleganya justru walk out di saat ada opsi Pilkada langsung dalam voting. Padahal, dia mengklaim, SBY jelas ingin Pilkada langsung.

"Itu yang menjadikan tanda tanya padahal arah ketum untuk Pilkada langsung," tutur dia.

Ignatius juga tak khawatir jika nanti diberikan sanksi oleh fraksi, karena tak ikut walk out. "Nggak apa-apa diberi sanksi. Kita menjalankan perintah ketum. Apakah kader patuh wajar diberi sanksi," pungkasnya.