Sanusi Gerindra: Penolakan Pimpinan DPRD DKI Bukan Manuver Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra M. Sanusi membantah jika permintaan mengundur penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta disebut sebagai manuver berbau politik. Menurut Sanusi, penolakan tersebut murni berdasarkan alasan prosedural. 

"Ini bukan manuver politik. Ini prosedur yang ada di dewan saja. DPRD enggak ada urusan dengan presiden ya, itu urusannya DPR," ujar dia saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/9/2014) siang.[Baca: "Anggota Dewan Digaji Rakyat, tetapi Rapat Paripurna Bolos Semua"]

Seharusnya, Sanusi mengatakan, Paripurna DPRD DKI yang dilaksanakan Senin ini tidak mengagendakan penetapan pimpinan DPRD. Kata dia, agenda paripurna hari ini hanya pengumuman calon pimpinan dewan hasil usulan partai serta mengumumkan struktur komisi-komisi DPRD. 

Sanusi beralasan, fraksi PDI Perjuangan baru menyerahkan surat pengajuan pimpinan DPRD pada Jumat (12/9/2014) lalu. Padahal, paripurna yang beragendakan pengumuman pimpinan DPRD dilaksanakan Rabu (10/9/2014) lalu. 

Seharusnya, saat nama pimpinan DPRD diajukan, surat langsung dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk diputuskan oleh menteri. "Salah PDI Perjuangan sendiri yang lamban. Nah, sekarang akhirnya bingung kan karena paripurnanya minta diundur," ucap Sanusi. 

Sesuai rencana, ketua DPRD DKI Jakarta sementara Jhonny Simanjuntak akan bertemu empat calon pimpinan DPRD yang meminta pengunduran paripurna tersebut. Apabila pertemuan menemukan titik temu, rapat paripurna dapat dimulai kembali pukul 16.00 WIB. 

Sebelumnya diberitakan, rapat paripurna soal pengumuman pimpinan DPRD DKI Jakarta serta komisi-komisi di dalamnya ditunda. Empat calon pimpinan DPRD DKI yang minta paripurna ditunda, yakni Mohamad Taufik (Gerindra), Triwisaksana (PKS), Abraham Lunggana (PPP), dan Ferrial Sofyan (Demokrat). [Baca: Calon Pimpinan DPRD DKI Minta Paripurna Penetapan Ketua Diundur, Ini Sebabnya] 

Sedianya, paripurna dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. Namun, anggota dewan yang hadir tidak mengikuti paripurna. Sebanyak 61 anggota dewan hanya membubuhkan tanda tangan di buku absen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI sementara Jhonny Simanjuntak membantah adanya boikot beberapa partai politik atas paripurna penetapan Ketua DPRD DKI, rancangan tata tertib, dan ketua fraksi. Hanya saja, menurut dia, para calon pimpinan DPRD ada yang masih belum sepakat atas agenda paripurna hari ini.

"Kemarin hari Jumat (12/9/2014), kami sudah mengundang ketua fraksi yang diusulkan parpol dan calon pimpinan DPRD. Perwakilan partai hadir semua dan kami menyelaraskan hasil rancangan tata tertib, tetapi ada calon pimpinan DPRD yang tidak hadir," kata Jhonny, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/9/2014).

Sedianya, paripurna penetapan pimpinan DPRD, rancangan tatib, dan ketua fraksi dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. Namun, anggota dewan yang hadir tidak mengikuti paripurna. Sebanyak 61 anggota dewan hanya membubuhkan tanda tangan di buku absen.

Selain itu, masih ada calon pimpinan DPRD yang ingin mengkomunikasikan keputusan paripurna ini. Rencananya, Jhonny akan bertemu dengan empat calon pimpinan DPRD, pada pukul 13.00 WIB.

Apabila pertemuan internal itu menemukan titik temu, maka paripurna dapat dimulai kembali pada pukul 16.00 WIB. Intinya, lanjut dia, PDI-Perjuangan, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyepakati paripurna ini. 

Sehingga, empat calon pimpinan DPRD DKI yang meminta paripurna ditunda, yakni Mohamad Taufik (Gerindra), Triwisaksana (PKS), Abraham Lunggana (PPP), dan Ferrial Sofyan (Demokrat). 

"Paripurna ini internal hanya pengumuman kepada seluruh parpol, kalau ada rancangan tatib yang telah disepakati, kemudian nama ketua fraksi yang diajukan, pengumuman nama calon Ketua DPRD, sekaligus penetapan pimpinan DPRD," kata Jhonny.

"Ini bukan boikot. Hanya perlu dibicarakan lagi saja, perlu penyelarasan komunikasi dengan calon pimpinan," kata Jhonny.