Pak Jokowi-JK! Jabatan Menkum HAM dan Pos Hukum Jangan Diisi Orang Parpol

Jakarta - Presiden terpiih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) sedang menggodok nama-nama yang dianggap cocok menduduki jabatan Kementerian dan lembaga ke depan. Koalisi masyarakat sipil meminta jabatan di Kemenkum HAM dan pos hukum lainnya tidak diisi oleh orang parpol dan pengacara.

"Untuk tidak memilih figur yang berasal dari parpol maupun pengacara koruptor untuk menjabat sebagai menteri hukum dan HAM," ujar Dir Advokasi YLBHI, Bahrain saat dihubungi detikcom, Senin (22/9/2014). 

"Takutnya ada kepentingan yang tidak diinginkan untuk menghambat semangat pemberantasan korupsi," tambahnya.

Tidak hanya Kemenkum HAM, tetapi semua pos-pos hukum di kementerian dan lembaga harus steril dari muatan politik parpol dan pengacara para koruptor.

"Jika masuk wilayah hukum, maka bisa jadi ada politik transaksional," ucapnya. 

Bahrain menegaskan bahwa hukum tetap menjadi panglima tertinggi di Indonesia, sehingga dibutuhkan pejabat yang mampu mengambil keputusan secara obyektif.

"Yang penting jangan orang parpol. Kita mengharapkan besar untuk hal seperti itu tidak terjadi," jelasnya.