Jokowi Yakin Pelabuhan Kalibaru Tambah Kapasitas pada 2018

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pemasangan tiang pancang untuk pembangunan terminal peti kemas Kalibaru atau New Tanjung Priok, Jakarta, Senin (16/12/2013). Sudah sekitar 3.800 tiang pancang yang terpasang dari total 9.000 batang. Terminal dengan kapasitas sekitar 1,5 juta teus ini diharapkan beroperasi akhir 2014. (KOMPAS/HERU SRI KUMORO) 

Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan penambahan kapasitas Pelabuhan Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta Utara bisa dirampungkan pada tahun 2018.

"Ini terus dikebut. Kami ingin 2018 sudah dobel kapasitasnya," ujarJoko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan penambahan kapasitas pelabuhan tidak lepas dari dwelling time atau Sirkulasi barang sejak kapal bersandar di dermaga hingga keluar.

Jokowi menjelaskan, dwelling time yang terjadi selama ini memakan waktu kurang lebih dari 5 hari, sehingga ingin dipercepat hingga 4 hari.

"Tapi, saya bilang usaha disini sudah mati-matian, sudah bagus, dwelling timenya juga sudah 5,2 hari. Targetnya empat," ucap Jokowi.

Presiden terpilih Joko Widodomengungkapkan pihaknya akan menjadikan Pelabuhan Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta Utara contoh bagi pelabuhan-pelabuhan lain di wilayah di Indonesia, terutama mengenai efisiensi.

"Karena dari sini dimulai efisiensi biaya transportasi, efisienisi yang membebani harga barang, dimulai dari sini. Begitu disini tidak efisien, beban harga tinggi, harga lain pasti akan naik," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi usai memantau proses pembangunan Pelabuhan, Selasa (23/9/2014).

Jokowi mengatakan, dengan penambahan kapasitas tersebut bisa menekan biaya operasional. Sebab, dwelling time kapal yang bersandar di dermaga bisa dikurangi waktunya.

"Sehingga biaya kapalnya jadi lebih murah, tentu saja harga-harga yang lewat jadi lebih murah," ucap Jokowi.

Selain masalah dwelling time, mantan Walikota Surakarta ini juga mengatakan masih ada masalah lain yang perlu diselesaikan, yaitu masalah pengurusan dokumen-dokumen yang dinilai menghambat operasional kapal.

"Memang problemnya bukan di pelabuhannya, tapi dokumen-dokumennya, ngurus dokumen ini ada yang dua minggu, ngurus dokumen ini ada yang 10 hari. Itu yang harus dibenahi, bukan di pelabuhannya," kata Jokowi.