Harap Maklum, Jokowi Tidak Bisa 100 Persen Berpihak kepada Rakyat

KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZES

Warga antusias melihat Gubernur DKI Jakarta yang juga presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi bermain bola di acara Pesta Rakyat Waduk Pluit, di Lapangan Bola Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (17/8/2014). Selain bermain bola, Jokowi juga sempat ikut serta dalam lomba balap karung bersama warga di Taman Waduk Pluit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk meminta masyarakat tidak memberikan harapan yang terlalu besar kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Rakyat diminta maklum jika Jokowi mengambil kebijakan yang dianggap mengecewakan. Pasalnya, Jokowi juga tidak bisa sepenuhnya mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Kalau kebijakan yang diambil Jokowi akan 100 persen berpihak ke publik, itu impian kita begitu. Tapi kan kenyataannya tidak, realitanya berbicara lain, kita harus memakluminya," kata Hamdi dalam diskusi bertajuk Etika Politik Impian Rakyat di Jakarta, Senin (22/9/2014).

Terkadang, jelas Hamdi, Jokowi harus berkompromi dengan partai politik dan juga mengakomodasi keinginan mereka. Salah satu contohnya adalah mengenai postur kabinet yang memberi jatah 16 kursi menteri untuk partai politik pendukung. Namun, dia mengingatkan agar porsi untuk kepentingan publik lebih besar dan lebih didahulukan.

"Setidaknya, kebijakan yang yang berpihak ke publik lebih besar daripada yang berpihak ke parpol," ujarnya.

Hamdi menambahkan, sedikit keberpihakan kepada parpol adalah suatu hal yang wajar karena Jokowi juga diusung oleh partai politik untuk menjadi presiden. Namun, lanjut dia, jasa rakyat untuk memenangkan Jokowi lebih besar.

"Kegiatan voluntaristik untuk Jokowi saat pilpres lalu besar sekali. Jokowi punya modal sosial, social trust yang lebih tinggi dari dukungan politik yang lain," ucap dia.