Fadli Zon: Pilkada Langsung Lahirkan Kutu Loncat yang Harus Diberantas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai bahwa salah satu kekurangan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, adalah lahirnya politisi-politisi kutu loncat. Partai, kata dia, hanya dijadikan kendaraan oleh para politisi itu. 

"Yang lahir (dari pilkada langsung) itu politisi kutu loncat. Kalau saya baca, kutu loncat itu serangga kecil yang masuknya hama. Ini juga hama bagi demokrasi. Kalau kutu loncat itu ya harus diberantas," katanya di Jakarta, Sabtu (12/9/2014) siang. 

Salah satu contoh yang terbaru, menurut Fadli, adalah kasus pengunduran diri Basuki Tjahja Purnama alias ahok dari Partai Gerindra. Dia mengatakan, Ahok mengundurkan diri dari Gerindra karena tidak memiliki loyalitas dan hanya mengejar kepentingan pribadi semata. 

"Kalau seperti itu, partai bukan lagi memperjuangkan ideologi tapi malah jadi sewaan. Jadi kendaraan. Bukan wadah perjuangan untuk mensejahterakan rakyat," tegas Fadli. 

Fadli mengakui pilkada langsung atau pun lewat DPRD sama-sama memiliki kekurangan. Namun kekurangan yang datang dari pilkada langsung, menurut dia lebih besar, mulai dari pemborosan anggaran, politik uang, hingga konflik horizontal. Dia menyarankan partai koalisi Jokowi-JK ikut bersama koalisi merah putih mendukung pilkada melalui DPRD.

"Kalau orang tersesat kembali titik awal dulu, baru kembali ke jalan yang benar," ujar Fadli. 

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. 

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. 

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.