Ahok: "Ngapain" Saya Ketemu Organisasi Tidak Resmi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak perlu melakukan pertemuan dan mengklarifikasi beberapa pernyataannya yang dianggap arogan terhadap Front Pembela Islam (FPI). Selama massa FPI melakukan aksi unjuk rasa di luar Gedung DPRD pun, Basuki memilih menandatangani berbagai dokumen disposisi Pemprov DKI di dalam ruang kerjanya. 

"Organisasi tidak resmi seperti itu? Gimana mau (saya) temui coba," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku tidak takut dengan berbagai ancaman dari FPI yang ingin melengserkan dirinya. Sebab, saat menjadi Wagub DKI, Basuki meraih jabatan itu melalui pilkada langsung, oleh rakyat. Pasangan Jokowi-Basuki memperoleh 53 persen suara saat itu. 

Sementara itu, lanjut dia, FPI tidak termasuk ke dalam 53 persen suara yang memilihnya menjadi orang nomor dua di Ibu Kota. Maka dari itu, FPI tidak memiliki hak untuk menghambat proses pelantikannya sebagai gubernur DKI Jakarta.
 
Selain itu, mantan kader Partai Gerindra tersebut juga tidak khawatir adanya dukungan beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih kepada FPI. 

"Gerindra harus ingat, (partai) yang mencalonkan saya jadi wagub itu bersama PDI-P juga. Nah saat itu, kursi PDI-P di DPRD 11 kursi dan Gerindra 6 kursi. Jadi, siapa yang lebih berhak (memberhentikan dari wagub), PDI-P atau Gerindra? Enggak apa-apa lah gue demen kalau diberhentiin," ujar Basuki. 

Menurut Basuki, hingga kini, status FPI sebagai organisasi masyarakat masih belum jelas di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri. Padahal, pada medio Juli 2013 lalu, Mendagri Gamawan Fauzi menyebut bahwa FPI telah terdaftar sebagai ormas di Kemendagri.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah terbiasa mendapat aksi penolakan yang dilatarbelakangi oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Basuki menganggap bahwa masyarakat kini sudah tidak lagi memedulikan latar belakang SARA dalam memilih pemimpin.

"Aku sudah kenyang SARA-lah. (FPI) itu kan kelompok kecil di republik ini yang tidak mau terima kenyataan hidup. Ideologi (masyarakat) sekarang, tidak ada guna. SARA yang penting (masyarakat) sejahtera," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (24/9/2014). 

Aksi penolakan dengan latar belakang SARA ini pernah dialaminya saat dicalonkan menjadi Bupati Belitung Timur. Bahkan, di sana, 93 persen warganya adalah Muslim dan komposisi kursi di DPRD dikuasai oleh Partai Bulan Bintang (55 persen). [Baca: Lulung Ikut Orasi dalam Aksi FPI Tolak Ahok]

Ia mengaku tidak khawatir dengan ancaman FPI yang meminta DPRD untuk tidak melantik Basuki. Dengan nada bercanda, Basuki mengatakan, gaji yang didapatkan gubernur dan wakil gubernur hanya beda tipis. 

"Bedanya hanya di kebijakan saja. Kalau gajinya mah sama, Rp 6-7 juta, ha-ha-ha.... Secara konstitusi kalau Pak Gubernur jadi presiden, saya langsung jadi gubernur," kata Basuki santai. 

Selain itu, Basuki mengaku tidak takut pada ancaman tindak anarkistis yang akan dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat yang menolaknya. Sebab, menurut dia, Basuki juga preman di DKI.

"Saya preman pakai seragam. Kalau kamu preman, ya saya preman resminya," kata pria yang biasa disapa Ahok itu berseloroh. 

Sebagai informasi, massa FPI melakukan aksi unjuk rasa menolak Basuki diangkat menjadi Gubernur DKI. Beberapa perwakilan mereka pun telah diterima oleh tiga pimpinan DPRD DKI, yakni Prestyo Edi Marsudi, Mohamad Taufik, dan Abraham Lunggana.