Ahok: Ingin Bangun SPBU di Jakarta? Jangan Jual BBM Subsidi

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya, di Balaikota Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi di Ibu Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyadari tidak bisa menghapus subsidi BBM karena hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

"Cuma, kami ingin membuat persyaratan, kalau ada (pengusaha) mau membangun SPBU di Jakarta, jangan jual BBM subsidi. Kalau masih jual (BBM subsidi), izin tidak kami keluarkan," kata Basuki di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Kamis (4/9/2014).

Basuki berharap kebijakan ini dapat meminimalisasi kemacetan yang kian parah. Menurut dia, subsidi BBM lebih baik dialihkan untuk transportasi massal. Jadi, masyarakat bisa menggunakan semua transportasi massal secara cuma-cuma. 

Basuki berjanji, DKI akan terus membenahi transportasi massal untuk mengakomodasi warga yang ingin melakukan perjalanan tanpa kendaraan pribadi. Rencananya, awal Januari 2015, Pemprov DKI bakal menyurati pemilik SPBU untuk tidak lagi menjual BBM bersubsidi. 

"Kami cari celah hukumnyalah, tanpa campur tangan pemerintah pusat," kata Basuki. 

Kebijakan itu, lanjut dia, merupakan cara Pemprov DKI membantu pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM dan untuk mencapai penghapusan subsidi BBM dalam waktu tiga tahun. 

Di samping itu, masyarakat Jakarta perlahan menyesuaikan diri dengan menggunakan transportasi umum. "Kami enggak bisa melarang orang membeli mobil. Tapi, kita bisa membatasi penggunaan kendaraan pribadi," ujar Ahok, sapaan Basuki. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai jalan untuk menekan defisit anggaran, ditanggapi berbeda oleh beberapa warga. Yani, seorang tukang ojek di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, mengaku pasrah jika akhirnya pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.

"Saya pasrah saja. Mau demo seperti apapun kalau pemerintah bilang naik, ya pasti naik," ujar Yani, saat ditemui di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (1/9/2014).

Widiati, seorang pedagang makanan di Setiabudi, Jakarta Selatan, mengatakan, tidak setuju terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut dia, kenaikan BBM akan membuat harga-harga bahan pokok menjadi semakin tinggi.

Meskipun demikian, Heri, karyawan swasta yang tinggal di Menteng Atas, Jakarta Pusat, meminta agar harga BBM cepat dinaikan oleh pemerintah.

"Lebih baik dinaikan saja sekalian. Selama ini orang-orang kaya dan pengusaha juga kok yang beli BBM subsidi, jadi nggak perlu dibatasi jumlahnya," kata Heri.

Rencana menaikan harga BBM bersubsidi, menurut Jokowi merupakan langkah untuk mengatasi defisit anggaran. Anggaran untuk BBM bersubsidi dirasakan terlalu besar.