Ahok Harap Kejagung Terus Usut Kasus Korupsi di DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap Kejaksaan Agung (Kejagung) terus profesional dalam mengusut kasus penyalahgunaan anggaran di DKI, meskipun beberapa pihak menyebutkan kasus korupsi di Pemprov DKI baru terungkap jelang pemerintahan baru kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Karena itu pula, beredar kabar Jaksa Agung Basrief Arief ingin terpilih kembali menjadi jaksa agung oleh presiden. 

"Saya (harap) Kejagung profesional terus ke depannya. Kalau ada kasus korupsi, ya dikejar. Kalau Pak Basrief sudah pensiun, kok," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (23/9/2014). 

Kendati demikian, lanjut Basuki, jabatan jaksa agung bisa diperpanjang. Sebab, pemilihan pejabat untuk menduduki jabatan itu merupakan hak prerogatif seorang presiden. 

Ia pun menampik anggapan Kejagung memiliki kepentingan di balik terungkapnya berbagai kasus korupsi di Pemprov DKI. "Mana ada Kejagung cari muka? Ya, bagus dong (kasus korupsi diungkap)," kata pria yang akrab disapa Ahok itu. 

Dalam satu hingga dua pekan ini, Kejagung sedang gencar mengusut berbagai kasus korupsi di Pemprov DKI, mulai dari penahanan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, yang menjadi tersangka penyalahgunaan anggaran pengadaan transjakarta pada APBD 2013, hingga penggeledehan Kantor Dinas Pekerjaan Umum DKI terkait kasus dugaan korupsi perbaikan dan pemeliharaan jaringan atau saringan sampah tahun anggaran 2012 dan 2013. 

Dalam kasus itu, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kadis PU DKI Ery Basworo, mantan Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PU DKI RA, dan mantan Dirut PT Asiana Technologies Lestari NH. Setelah itu, Kejagung juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perhubungan, Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

Penggeledahan itu terkait kasus korupsi kapal penyeberangan ke Pulau Seribu tahun 2012-2013. Terakhir, Kejagung menjadikan Dirut PT Jakarta Propertindo I Gede Suena sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pelepasan tanah di Pluit, Jakarta Utara, tahun 2012 senilai Rp 68 miliar. 

"Memang Suena sudah lama diincar sama Kejagung. Masa dia jual lahan fasos-fasum," kata Basuki.

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) 2014 tak mencapai target karena hingga pertengahan September 2014, angka penerimaan pajak hanya mencapai 77 persen, atau setara Rp 5 triliun. Adapun target penerimaan PBB yang telah dicanangkan pada tahun 2014 ini adalah sekitar Rp 6,5 triliun.

Untuk itu, kata Iwan, Dinas Pelayanan Pajak DKI akan memperpanjang waktu pembayaran PBB hingga 30 September. Waktu tersebut akan digunakan untuk mengejar kekurangan penerimaan PBB sebesar Rp 1,5 triliun.

"Sebenarnya, jatuh tempo pembayaran PBB pada tanggal 28 Agustus. Kita perpanjang waktu pembayarannya. Kita juga memberikan toleransi denda dua persen per bulan tidak diterapkan pada bulan ini meski sudah melewati tanggal jatuh tempo,” kata Iwan, di Balaikota Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Menurut Iwan, pada akhir September 2014, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan PBB. Apabila pada akhir September target PBB belum tercapai, kemungkinan besar waktu pembayaran akan diperpanjang kembali selama 30 hari.

"Pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran PBB dikarenakan saat ini masih banyak warga yang sedang mengajukan pengurangan biaya pembayaran PBB. Sekarang masih proses penyelesaian pengajuannya. Nah, kita menunggu itu,” papar Iwan.

Pada tahun lalu, target penerimaan PBB di Jakarta juga tak mencapai target. Dari target sebesar Rp 3,5 triliun, penerimaan yang terealisasi hanya sekitar Rp 3,3 triliun. Saat itu, batas waktu pembayaran telah diperpanjang mulai Agustus hingga akhir Desember 2013.

Saat ini, jumlah wajib pajak yang tersebar di enam wilayah di DKI Jakarta adalah, Jakarta Barat sebanyak 433.328; Jakarta Pusat 245.764; Jakarta Timur 483.800; Jakarta Utara 322. 417; Jakarta Selatan 404.252; dan Pulau Seribu 4.696.