Ahok duga ditolak FPI karena kepentingan politik

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga aksi penolakan Front Pembela Islam (FPI) dilatarbelakangi kepentingan politik. Namun, Ahok enggan mengomentari lebih lanjut perihal kepentingan politik tersebut.

"Bisa aja (ada kepentingan politik), mesti suruh polisi cek di intel," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (24/9).

Ahok mengaku enggan membeberkan lebih lanjut terkait tuntutan massa FPI yang menolaknya jadi gubernur DKI Jakarta. Ahok memilih diam dari pada ucapannya malah disebut fitnah.

"Tanya polisi, nanti saya ngomong fitnah lagi. Tapi saya tahu orangnya," kata Ahok.

Sebelumnya, Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) menemui pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya untuk menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo dalam memimpin DKI Jakarta. Pasalnya, Joko Widodo bakal menjadi presiden usai dilantik pada Sidang Istimewa MPR RI 20 Oktober 2014 mendatang.

Puluhan anggota FPI ini diterima Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Rombongan FPI tersebut langsung dipimpin Ketua DPD FPI DKI Jakarta Habib Selon.

Habib Selon mengatakan FPI DKI Jakarta meminta DPRD DKI Jakarta tidak melantik Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta mendatang. Selain itu, FPI meminta DPRD DKI mengeluarkan peraturan daerah (perda) tentang aturan pimpinan daerah dari mayoritas masyarakat yang dipimpin.

"Kami menolak Ahok menjadi gubernur DKI. Untuk itu, kami meminta DPRD DKI Jakarta tidak melantik Ahok dalam pelantikan gubernur DKI mendatang," ujar dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (24/9).