Tak Ada Persiapan Khusus Suksesi Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua bulan menjelang pelantikan Presiden RI, Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden terpilih Joko Widodo mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk mengalihkan kepemimpinan ke Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

”Pak Ahok (sebutan untuk Basuki Tjahaja Purnama) itu bekerja dengan saya bareng-bareng. Jadi 100 persen sudah tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang ingin kita kerjakan,” kata Jokowi, sebutan Joko Widodo, Rabu (13/8), di Balai Kota.

Beberapa pertemuan sebelumnya juga sering dilakukan antara Jokowi dan Basuki. Pada 7 Agustus, Jokowi bahkan mendatangi ruangan Basuki dan membahas sejumlah agenda kerja pemerintahan.

Saat Jokowi mengikuti kampanye Pemilihan Presiden hingga penetapan presiden terpilih oleh KPU, Basuki menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Pada posisi itu, Basuki mengambil sejumlah keputusan dalam bidang pemerintahan, termasuk mendisposisi surat-surat yang ditujukan untuk gubernur.

Dalam sejumlah kesempatan, detail persoalan di tingkat DKI Jakarta yang ditanyakan wartawan lebih banyak dipaparkan oleh Basuki. Adapun Jokowi biasanya menjelaskan garis besar saja.

Dalam kesempatan terpisah, Basuki mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Jokowi. ”(Kalau ada) pecat (pegawai) juga seizin Pak Jokowi. Kalau enggak, aku mana berani,” ujarnya mencontohkan proses koordinasi yang dilakukan dengan Jokowi.

Berdasarkan catatan Kompas, sejumlah rencana yang akan dilanjutkan Basuki, antara lain pembangunan Stadion Taman BMW untuk kesiapan Asian Games Jakarta 2018, pembangunan rumah susun sederhana sewa untuk menampung korban banjir, pengendalian inflasi, serta pengurangan uang tunai dalam transaksi pemerintahan.

Terkait rencana mundurnya dari kursi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi belum secara langsung memastikan kapan dia akan mundur. Adapun jadwal pelantikan Presiden dijadwalkan pertengahan Oktober.

Kebut aturan

Pada sisa waktunya, Jokowi juga mempercepat penyelesaian sejumlah peraturan. Dalam sidang paripurna yang digelar, Rabu kemarin, dilakukan dua agenda sekaligus, yakni pengesahan Perda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan penyampaian pendapat akhir gubernur tentang tiga perda sekaligus, yakni Perda Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI, perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Pembangunan Jaya Ancol, serta Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Transportasi Jakarta.

Pada APBD Perubahan, 63 anggota DPRD yang hadir secara aklamasi menyepakati penambahan APBD dari Rp 72 triliun menjadi Rp 72,9 triliun. Dalam APBD Perubahan juga disepakati penambahan penyertaan modal pemerintah ke tujuh perusahaan daerah/BUMD, dari Rp 7,1 triliun menjadi Rp 9,2 triliun.

Jokowi juga mengusulkan perubahan bentuk hukum Bank DKI dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas (PT).

Untuk PT Pembangunan Jaya Ancol, Jokowi mengusulkan penambahan PMP dari Rp 17 miliar menjadi Rp 5 triliun. PMP itu digunakan untuk penambahan fasilitas rekreasi dan pengembangan lahan. Adapun untuk PT Transportasi Jakarta, ada penambahan PMP dari Rp 350 miliar menjadi Rp 700 miliar. Penambahan PMP itu ditujukan untuk membeli 100 unit bus tingkat. Tiga usulan perubahan yang disampaikan Jokowi segera dibahas DPRD beberapa hari mendatang. (ART)