SBY Pastikan Partai Demokrat Akan Dukung Pemerintahan Jokowi Jika Tidak Rugikan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jika tidak rugikan rakyat. SBY menyatakan partainya akan konsisten dalam hal kebijakan, tidak akan berubah-ubah.

"Kalau Pak JK, tentu bersama Pak Jokowi, jika saat memerintah berencana menaikan harga BBM, tentu sudah dipikirkan baik-baik, saya dalam posisi setuju kalau untuk kebaikan semua," kataSBY dalam wawancara eksklusif di Youtube, Jumat (29/8/2014).

Dukungan yang diberikan SBY bersama Partai Demokrat juga memperhatikan rincian dari rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

SBY menekankan, partai yang dipimpinnya akan menitikberatkan pada dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK. Jika kebijakan itu berdampak merugikan rakyat, maka SBY bersama Partai Demokrat akan jelas-jelas menolaknya.

"Tentu (dilihat) berapa besar naiknya, kapan dinaikan, lalu ada tidak proteksi atau perlindungan ke rakyat miskin. Kalau besaran pas, timingnya tepat, dan pemerintahan Jokowi juga perhatikan yang miskin yang terdampak dari (kenaikan harga) BBM itu, Partai Demokrat pasti setuju, akan mendukung," sebut SBY. 

Meski begitu, SBY mengritisi partai lain yang kerap tidak konsisten dalam menyikapi kebijakan pemerintah. SBY menegaskan, Partai Demokrat akan konsisten mendukung selama kebijakan itu tidak memberatkan rakyat.

"Partai kami mau ada pemilu atau tidak kalau kebijakan itu logis, kami dukung. Kami konsisten, jangan sampai ada parpol berubah-ubah, setuju tidak, setuju tidak. Kalau pemerintahan Pak Jokowi ada kebijakan bagus dan realistis, partai yang saya pimpin pasti dukung tapi kalau tidak baik untuk rakyat ya pasti kami tidak setuju," tutup SBY.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia diserukan untuk kembali bersatu setelah Pemilu Presiden 2014 berakhir. "Salam Tiga Jari" yang bermakna persatuan Indonesia diserukan oleh presiden terpilih Joko Widodo pasca ditetapkan sebagai pemenang pilpres. Para tokoh lintas agama berharap, hal ini patut diteladani. Hal itu disampaikan dalam diskusi Maarif Institute bertajuk: Partisipasi Kelompok Sipil Agama Dalam Mempererat Kembali Integrasi Sosial Pasca Pilpres di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2014) malam. 

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Raja Juli Antoni mengatakan, langkah Jokowi yang menyerukan persatuan Indonesia dengan salam tiga jari itu merupakan sebuah langkah yang tepat. Menurut dia, Jokowi sudah menyadari bahwa kondisi bangsa saat itu sedang terpecah karena persaingan yang sengit pasca pilpres. Oleh karena itu, pesan persatuan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. 

"Salam tiga jari itu yang mestinya kita tuju sekarang, persatuan indonesia. Selisih yang sangat sedikit, hanya delapan juta, mau tidak mau sudah membuat Indonesia terpolarisasi," kata Antoni. 

Hal serupa disampaikan Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia, Andreas A Yewangoe. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Hatta, kata dia, maka Jokowi-JK resmi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Setiap elemen masyarakat harus menerima hal tersebut. 

"Dukung presiden terpilih meski Anda tak memilih dia. Karena ini adalah demokrasi. Presiden terpilih kita sudah menyampaikan salam 3 jari sebagai upaya untuk merangkul seluruh masyarakat," ucap dia. 

Profesor dan Indonesianis di the Australian National University (ANU), Greg Fealy, menilai, salah satu yang menyebabkan mudahnya terjadi perpecahan dalam pemilu presiden lalu disebabkan penyalahgunaan isu agama. Dia berharap Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari beragam agama tidak dilanda konflik berkepanjangan pasca pilpres.

"Saya kira peranan penting bagi kita untuk menjaga ketentraman religius terhadap kelompok masyarakat," ujarnya.