Penyusunan Kabinet Ujian Ketegasan Jokowi

SEMARANG, KOMPAS.com - Analis politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Mochmad Yulianto menilai, penyusunan kabinet pemerintahan selanjutnya bakal menjadi ujian bagi Joko Widodo-Jusuf Kalla bila kelak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari penyusunan kabinet akan terlihat bagaimana ketegasan Jokowi.

"Itu (penyusunan kabinet) pasti akan menjadi ujian bagi Jokowi dalam menghadapi intervensi bahkan tekanan dari parpol-parpol pengusung pasangan tersebut," katanya ketika dihubungi di Semarang, Rabu (30/7/2014), seperti dikutip Antara.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang itu menambahan, daftar nama menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri yang diminta bergabung juga bakal menjadi ujian bagi keberanian Jokowi-Kalla dalam membentuk kabinet ahli (zaken) dan profesional.

"Penyusunan kabinet tersebut tentu mudah bertentangan dengan hasrat kuasa elite parpol pengusung," kata Yulianto.

Saat deklarasi Jokowi menjadi capres, mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan, tidak ada komitmen bagi-bagi kekuasaan dengan partai pendukung dalam penyusunan kabinet. (baca: Jokowi Janji Bangun Kabinet Kerja, Bukan Kabinet Bagi-bagi Kursi)

Namun beberapa analis menyatakan, dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, hasrat bagi-bagi kekuasaan, setidaknya tercermin dalam penyusunan kabinet, sulit diterapkan. Apalagi kebijakan eksekutif dan presiden juga banyak ditentukan oleh kekuatan partai di parlemen.

Komposisi parlemen hasil Pemilu Anggota Legislatif 2014 lebih dominan dikuasai oleh partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yakni Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat.

Adapun duet Jokowi-Kalla diusung oleh PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI.

Tim Jokowi Center sudah merilis nama-nama tokoh yang layak menjadi menteri. Jokowi berharap publik memberikan masukan siapa saja yang layak untuk membantunya dan Jusuf Kalla. 

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, sebaiknya presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak menjadikan ketua umum partai sebagai menteri dalam kabinet pemerintahannya kelak.

Menurut Margito, masih banyak kader partai yang berintegritas dan memiliki kemampuan berpolitik yang baik untuk dipilih sebagai menteri.

"Menurut saya, jangan pakai ketua umum (partai) lagi sebagai menteri. Carilah mereka orang partai yang memiliki intelektual dan visi yang hebat," ujar Margarito saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/7/2014).

Margarito mengatakan, peran ketua umum masih sangat dibutuhkan oleh anggota partainya. Ketika pimpinan partai tersebut meninggalkan tugasnya memimpin partai, kata Margarito, para kader yang masih sangat bergantung pada ketuanya akan kehilangan nakhoda meskipun digantikan pemimpin baru.

"Kita butuh partai yang hebat di masa depan. Partai-partai ini masih bergantung pada ketua," ujarnya.

Menurut Margarito, sebaiknya ketua partai fokus untuk membangun partai agar semakin solid dan kokoh.

Setidaknya ada beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II yang menjabat pimpinan parpol, seperti Menko Kesra Agung Laksono (Wakil Ketua Umum Partai Golkar), Menteri Agama Lukman Hakim (Waketum PPP), dan Menakertrans Muhaimin Iskandar (Ketum PPP).

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sempat menjabat Menteri Agama dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sempat menjabat Menko Perekonomian.

Jokowi mengaku tidak ingin membeda-bedakan sosok berlatar belakang partai politik dengan profesional. Menurut dia, banyak orang dari partai politik yang juga memiliki latar belakang profesional.