Orang Bermasalah dan Pelanggar HAM Dipastikan Tak Masuk Kabinet Jokowi-JK

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo dipastikan akan mengisi kabinetnya dari kalangan profesional, bisa dari partai politik maupun non partai. Pria yang akrab disapa Jokowi itu akan menghilangkan dikotomi antara partai, non partai, maupun akademisi. 

Anggota Tim 11 Jokowi, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan selama ini mantan Wali Kota Surakarta itu sangat konsen dan perhatian betul dengan orang-orang profesional, baik dari partai, maupun non partai. "(Jokowi) pasti merekrut profesional yang tidak tersangkut korupsi, tidak punya rekam jejak masa lalu yang kelam dan bukan pelanggar HAM," kata perempuan yang akrab disapa Dani itu saat berbincang dengan detikcom, Kamis (24/7/2014). 

Menurut Dani, proses pemilihan presiden dan wakil presiden sudah diawali dengan baik sehingga sudah semestinya Jokowi-JK membentuk kabinet yang baik dan bekerja.

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella berharap kabinet Jokowi-JK akan diisi oleh wajah-wajah baru. "Diharapkan dengan wajah-wajah baru dalam kabinet, maka akan membawa harapan baru," kata politisi yang akrab disapa Rio itu saat berbincang dengan detikcom, Kamis (24/7/2014). 

Hingga kini menurut Rio, baik Jokowi-JK maupun partai pengusung yakni PDI Perjuangan, PKB, NasDem, Hanura dan PKPI, belum membahas soal komposisi kabinet. Kemungkinan ada pos-pos baru di kabinet juga belum dibicarakan. 

Jokowi-JK bersama partai pengusung baru akan membahas komposisi kabinet bulan Agustus nanti atau setelah lebaran. Rio juga belum bisa memastikan bentuk kabinet Jokowi-JK nantinya.

"Kalau mengikuti Undang-undang Kementerian Negara itu ada 35 pos, nah nanti akan ditambah atau dikurangi belum ada pembahasan," kata Rio.