Kegamangan Persepi Setelah Lakukan Audit Lembaga Survei

JAKARTA, KOMPAS.com — Perhimpunan Survei dan Opini Publik (Persepi) telah melakukan audit pada lembaga survei anggotanya, yang melakukan hitung cepat Pemilu Presiden 2014. Hasil auditnya telah disampaikan, tetapi masih ada kegamangan yang dihadapi Persepi setelahnya.

Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, menjelaskan, dirinya sangat menyadari bahwa hasil audit tersebut belum mampu menghapus kebingungan di masyarakat mengenai pemenang pilpres tahun ini. Hal itu karena kewenangan Persepi terbatas dan hanya berhak mengaudit lembaga survei yang menjadi anggotanya. Sementara itu, ada lembaga survei lain di luar Persepi yang melakukan hitung cepat serupa.

"Hanya ini yang bisa kita lakukan, gimana ya? Kita enggak bisa memanggil (lembaga survei) yang lain," kata Hamdi di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Persepi juga tak dapat melarang dua lembaga survei, yakni Jaringan Suara Indonesia (JSI) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), melakukan survei pada waktu selanjutnya. Kedua lembaga itu dikeluarkan dari Persepi karena menolak diaudit oleh Dewan Etik Persepi.

"Itu bukan domain kami, tapi mungkin bisa direkomendasikan ke KPU nanti," ujarnya.

Karena JSI dan Puskaptis menolak diaudit, kata Hamdi, Persepi tidak dapat memberi penilaian bahwa kedua lembaga survei tersebut kredibel atau sebaliknya. Hamdi hanya memberi penilaian buruk pada JSI dan Puskaptis karena tak memiliki itikad baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Meski begitu, ia meminta semua pihak tak tergesa menghakimi seluruh lembaga survei. Hamdi yakin, lebih banyak lembaga survei yang bekerja secara kredibel ketimbang lembaga serupa yang bekerja tanpa cantolan ilmiah yang jelas dan tak transparan.

"Sampai ada istilah lembaga survei abal-abal. Kalau itu anggota kami, rasanya sangat menyakitkan," ujarnya.

Persepi melakukan audit pada lembaga survei yang menjadi anggotanya karena hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei itu berbeda dan sempat menimbulkan polemik. Lembaga survei yang diaudit oleh Persepi adalah Cyrus Network, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research Centre (SMRC), Indikator Politik, Poltracking, Jaringan Suara Indonesia (JSI), serta Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

Dalam proses audit, yang diperiksa adalah proses penetapan sampel, pengambilan data, serta proses dan manajemen hitung cepat. Pemeriksaan didukung oleh dokumen tertulis dan soft copy, seperti daftar kerangka sampel, daftar seluruh TPS sampel, daftar tenaga pengumpul data di seluruh TPS sampel, dan susunan organisasi. Hasilnya, seluruh lembaga survei yang diaudit dinyatakan bekerja secara tepat dan mengikuti kaidah ilmiah. JSI dan Puskaptis menolak diaudit dan akhirnya diberi sanksi dikeluarkan dari keanggotaan pada Persepi.