Tanggapan SBY Soal Beredarnya Surat Pemberhentian Prabowo dari TNI

Jakarta - Kabar beredarnya surat rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto dari TNI dan Keppres pemberhentian dengan hormatnya sampai ke Presiden SBY. Orang nomor satu di RI itu pun memberikan tanggapan.

"Tentu, Bapak Presiden telah mengetahui mengenai adanya kebocoran Keppres maupun surat dari Dewan Kehormatan Perwira yang ramai di media massa belakangan ini," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2014).

Menurut Julian, Presiden SBY menekankan Keppres pemberhentian dengan hormat dan hak pensiun ke Prabowo tidak rahasia. Namun peredarannya yang terjadi menjelang Pilpres 2014 dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab.

"Satu hal Bapak Presiden tekankan adalah karena sifatnya meskipun Keppres pemberhentian dengan hormat Pak Prabowo Subianto, itu tidak harus rahasia. Namun tentu kalau itu beredar secara luas di masyarakat kan tidak pada tempatnya juga," kata Julian.

"Dan ini yang patut disesalkan, dan menjadi perhatian di dalam institusi, khususnya TNI kita," tambahnya.

Julian kemudian menyatakan Keppres No 62 Tahun 1998 itu adalah benar adanya dan dikeluarkan oleh presiden BJ Habibie. "Jadi saya kira saya berhenti di sana, karena ini sudah menjadi perhatian dan pembicaraan di ruang publik," ujar Julian.

Sementara ketika disinggung surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Julian enggan menanggapinya secara mendalam karena bukan tupoksinya. Ia juga menyatakan Presiden SBY tidak memberikan reaksi terhadap surat DKP itu yang juga beredar di masyarakat

"Itu internal TNI, saya kira saya tidak berwenang untuk memberikan komentar. Bapak Presiden tidak menyinggung hal itu," kata Julian.

Walau begitu, Julian menilai surat DKP berbeda dengan Keppres, surat internal TNI itu bersifat rahasia. Sehingga, menurut Julian, bocornya surat DKP itu menjadi tanda tanya besar.

"Ya itu tentu sesuatu hal yang tidak harus terjadi. Ini yang mungkin sedang dilakukan investigasi internal TNI, kenapa surat yang sifatnya rahasia itu bisa keluar dan beredar di masyarakat, di ruang publik? Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya," tutup Julian.

Julian tak mau berkomentar mengenai isi surat DKP yang menyebutkan pemberhentian Prabowo karena merebut kemerdekaan orang lain. Bagi Julian, Keppres pemberhentian Prabowo berdasarkan rekomendasi Menhankam/Pangab saat itu.

"Yang saya ketahui dari Keppres adalah memperhatikan surat Menhankam/Pangab saat itu. Tidak ada yang menyebutkan DKP di dalam Keppres, dan saya hanya bisa menanggapi tentang Keppres. Saya tidak tahu hal yang lebih teknis dari itu," tutup Julian.

Surat rekomendasi pemecatan Prabowo ini tertuang dalam surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen TNI Fahrul Razi, anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota Letjen Yusuf Kartanegara.