Jokowi: Pemekaran Daerah Tidak Masalah, asalkan...

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mendapatkan pertanyaan dari calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, soal pemilihan kepala daerah dan pemekaran wilayah. Dalam waktu satu menit, Jokowi mengaku sepakat dengan adanya pemekaran wilayah. Namun, Jokowi berpendapat perlu adanya pengetatan pengawasan pemekaran wilayah baru itu.

"Soal pemekaran, tempat-tempat yang memang sangat perlu dimekarkan dalam rangka lebih untuk mengembangkan provinsi daerah itu, tidak ada masalah, tapi dengan catatan saat dimekarkan dan tidak bisa mandiri dan hanya membebani, bisa ditarik lagi dan dihapuskan lagi," ujar Jokowi dalam acara Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Jokowi juga menilai perlunya pemberian bantuan anggaran yang diperketat kepada pemerintah daerah baru itu. Menurut dia, penyaluran anggaran ke daerah baru itu harus perlu diperiksa dengan saksama. "Yang paling penting jangan sampai ada lobi-lobi, atau dengan cara menekan ke pusat, tapi dengan kalkulasi perhitungan cermat dan teliti," ucap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan pemekaran daerah jangan sampai menghabiskan anggaran. Terlebih lagi, lanjutnya, anggaran untuk pemekaran ini menghabiskan anggaran untuk pelayanan masyarakat.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pilkada langsung, Jokowi menyatakan dirinya lebih setuju apabila pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan secara langsung. "Sebagai bentuk kedaulatan pemilu langsung kepala daerah bupati, wali kota, gubernur, tetap dilakukan seperti sekarang. Namun, teknisnya perlu diperbaiki, yaitu dengan dilakukan pemilu serentak mungkin bisa di sebuah provinsi atau mungkin dalam bertahap dalam sebuah negara," kata Jokowi.

Sebelumnya, Prabowo bertanya tanggapan Jokowi soal pilkada. Prabowo menilai pelaksanaan pemilu langsung untuk kepala daerah saat ini menghabiskan anggaran besar, yakni mencapai Rp 13 triliun. Dia pun mengarahkan jika gubernur, bupati, dan wali kota dipilih melalui DPRD, negara akan berhemat Rp 13 triliun.