JK: Siapa yang Selesaikan Kasus Poso, Ambon, Aceh? Mahfud?

BANDUNG, KOMPAS.com — Cawapres Jusuf Kalla menjawab anggapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang mengatakan JK tak pernah menyelesaikan kasus HAM selama menjabat sebagai Wapres RI pada 2004-2009. 

JK menyatakan telah banyak menyelesaikan berbagai kasus HAM yang ada di Indonesia. "Siapa yang selesaikan kasus pelanggaran HAM di Poso, di Ambon, di Aceh? Apa Pak Mahfud? Saya kan," kata JK di Bandung, Sabtu (21/6/2014). 

JK menganggap Mahfud menutup mata atas kinerjanya selama lima tahun menjadi wapres mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. JK yakin, bila kembali terpilih bersama Jokowi pada pilpres nanti, ia dapat menuntaskan kasus HAM yang masih belum terselesaikan hingga saat ini.

Sebelumnya, Mahfud yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyindir Jusuf Kalla terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang pernah diselesaikan saat menjadi wakil presiden (2004-2009).

"Jusuf Kalla sendiri waktu ia jadi wapres apa yang ia lakukan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu? Sekarang ia jadi calon wakil presiden teriak-teriak lagi soal pelanggaran HAM," kata Mahfud dalam orasinya saat meresmikan kantor MMD Initiative wilayah Barat di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014) (baca: Mahfud: Waktu Jadi Wapres Apa yang Dilakukan JK soal HAM?).

ENGKULU, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyindir Jusuf Kalla, yang merupakan cawapres Joko Widodo, terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang pernah diselesaikan saat menjadi wakil presiden (2004-2009).

"Jusuf Kalla sendiri waktu ia jadi wapres apa yang ia lakukan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu? Sekarang ia jadi calon wakil presiden teriak-teriak lagi soal pelanggaran HAM," kata Mahfud dalam orasinya saat meresmikan kantor MMD Initiative wilayah Barat di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014).

Untuk menyelesaikan persoalan HAM secara keseluruhan di Indonesia, Mahfud menawarkan rekonsiliasi nasional. "Saya menawarkan rekonsiliasi nasional untuk saling memaafkan karena jika mau buka-bukaan akan banyak yang kena dan bangsa Indonesia akan semakin terpuruk," ujarnya.

Lebih jauh Mahfud mengatakan, pelaku pelanggaran HAM terjadi sejak Bung Karno, sebelum G-30 S PKI terjadi ratusan umat Islam banyak yang dibunuh, jenderal-jenderal banyak yang dibantai. Itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai presiden.

Mahfud juga mencontohkan Afrika Selatan yang bersedia dengan keikhlasan hati untuk saling memaafkan guna membangun bangsa yang lebih baik ke depan. "Ini bukan dalam rangka saya membela Prabowo karena kasus pelanggaran HAM yang ditudingkan kepada Prabowo masih banyak perdebatan panjang," katanya.

Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu Kota Bengkulu, Divisi Pengawasan, Wahyu Handono, di tempat yang sama mengemukakan, pidato Mahfud tersebut tidak masuk dalam kategori kampanye hitam. "Ini tidak kampanye hitam apa yang disampaikan Mahfud tadi adalah fakta sejarah," demikian ujar Wahyu.