Cara Jokowi Kendalikan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo punya cara menyinkronkan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yakni melalui politik anggaran.

"Pemerintah daerah bisa 100 persen mengikuti pusat, yakni dengan politik anggaran. Ingat ya, 85 persen anggaran daerah berasal dari pemerintah pusat," ujar Jokowi, dalam acara Debat Kandidat Capres dan Cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) malam. 

Jika pemerintah daerah tidak melaksanakan perintah pemerintah pusat, Jokowi mengaku akan memberikan sanksi berupa pemotongan dana alokasi khusus. Sebaliknya, jika berprestasi, pemerintah daerah bisa diberikan penghargaan. 

"Misalnya, jalankan pembangunan, terapkan pelayanan terpadu satu pintu, perintahkan itu," ujarnya.