Ahok.Org – Permasalahan penyerapan anggaran kembali memancing kemarahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Suara Jokowi meninggi ketikan mengetahui kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum maksimal. Penyerapan atau penggunaan anggaran SKPD hingga akhir tahun 2013 kemarin di luar target 97 persen, seperti yang diminta Jokowi.
“Dulu pernah saya sampaikan target penyerapannya berapa? 97 persen kan? Ingat 97 persen lho. Kenapa belum ada yang bisa mencapai angka itu,” kata Jokowi dengan nada suaranya yang meninggi, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Ia mencatat ada lima dinas dengan penyerapan anggaran tertinggi. Jokowi mengingatkan kepada SKPD untuk tidak terlena dengan keberhasilan penyerapan anggaran yang tinggi. Sebab, penyerapan anggaran yang tinggi bukan menjadi indikator kebijakan yang dihasilkan menjadi baik.
Lima dinas dengan penyerapan tertinggi, yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta 94,7 persen, Dinas Sosial DKI 93,8 persen, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI 93,4 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI 93,04 persen, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI 90,62 persen.
Kemudian Jokowi juga mencatat ada lima suku dinas yang menyerap anggaran paling tinggi di tahun 2013 kemarin. Yakni Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Barat dengan 99,4 persen, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat dengan 99,12 persen, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat 99,01 persen, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan penyerapan 98,69 persen, dan Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Pusat dengan penyerapan 98,31 persen.
“Mestinya memang semuanya (SKPD) 99 persen penyerapannya, jadi enggak ada Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)nya. Ini menyangkut peredaran uang di masyarakat, lho,” kata Jokowi kembali mengingatkan kepada para kepala dinas yang menhadiri pengarahan tersebut.
Silpa APBD DKI 2013 Rp 7,2 triliun, sementara pada APBD DKI 2012 Silpa APBD DKI mencapai Rp 9,4 triliun. Jokowi kembali mengingatkan kepada para lurah, camat, kepala dinas, dan pejabat DKI lainnya terkait besarnya anggaran di Jakarta tahun 2014. Tahun lalu, APBD DKI hanya sekitar Rp 50,1 triliun, sedangkan APBD DKI 2014 mencapai Rp 72 triliun. Tingginya lonjakan anggaran itulah yang membuat Jokowi terus mengingatkan kepada SKPD dan UKPD (unit kerja perangkat daerah) menggunakan anggaran sebaik-baiknya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, pada pertengahan 2013, Jokowi juga pernah geram dengan SKPD yang tidak dapat menyerap anggaran dengan maksimal. Jokowi memberi target SKPD dapat menyerap anggaran hingga 97 persen. [Kompas.com]
JAKARTA, KOMPAS.com -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkali-kali menggelengkan kepalanya saat membaca laporan nilai serapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI hingga April 2014 ini. Laporan itu dibacakannya langsung di hadapan para kepala dinas, lurah, camat, asisten, dan pejabat DKI lainnya.
"Perlu saya sampaikan sampai 8 April 2014 kemarin, penyerapan belanja baru 4,56 persen. Ini sudah masuk bulan April, loh," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Jokowi menjelaskan, Perda APBD 2014 sudah ditetapkan sejak Februari 2014 sehingga pada Maret 2014, SKPD dapat menggunakan anggaran tersebut. Namun, ia menyayangkan masih banyaknya program kerja SKPD dan Suku Dinas yang belum terlaksana hingga April ini.
Jokowi mengharapkan, melalui pengarahan yang diberikannya itu, SKPD dapat mulai bergerak dan mengejar serapan APBD semaksimal mungkin. Apalagi, APBD DKI 2014 mengalami lonjakan, dari Rp 50,1 triliun menjadi Rp 72 triliun. Banyaknya jumlah uang itu, kata dia, tidak tepat sasaran apabila program kerja hanya dilaksanakan pada akhir tahun. Hal itu pula yang lagi-lagi membuatnya menggelengkan kepalanya.
Ia mengaku tak habis pikir mengapa berbagai program kerja, pengadaan barang, dan pembangunan baru dapat terlaksana pada akhir tahun. Ia mengingatkan, apabila program kerja dikerjakan pada awal tahun, saat APBD telah cair, maka akan memengaruhi hasil yang baik pula.
"Administrasi lapangannya kan juga enak dan baik. Saya enggak tahu, kenapa budaya kerja selalu dipepetkan ke bulan November dan Desember," kata Jokowi.
Hal itu harus terus didorong maju, menjadi pelaksanaan pada awal tahun. Jangan sampai, pembangunan gedung bertingkat dan pembangunan rusun hanya dikerjakan selama empat bulan. Proses kerja yang terburu-buru itu menyebabkan hasil kerja yang buruk dan menimbulkan indikasi kecurangan dalam proses lelangnya. Jokowi menginginkan semua hal yang sudah lama dilakukan itu mulai diubah.
"Pasti awut-awutan nanti hasilnya kalau cuma satu-empat bulan dikerjakan. Sekarang coba semuanya belajar berharap, realisasi APBD 2014 lebih baik dari tahun 2013, harus lebih baik," kata Jokowi.
"Perlu saya sampaikan sampai 8 April 2014 kemarin, penyerapan belanja baru 4,56 persen. Ini sudah masuk bulan April, loh," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Jokowi menjelaskan, Perda APBD 2014 sudah ditetapkan sejak Februari 2014 sehingga pada Maret 2014, SKPD dapat menggunakan anggaran tersebut. Namun, ia menyayangkan masih banyaknya program kerja SKPD dan Suku Dinas yang belum terlaksana hingga April ini.
Jokowi mengharapkan, melalui pengarahan yang diberikannya itu, SKPD dapat mulai bergerak dan mengejar serapan APBD semaksimal mungkin. Apalagi, APBD DKI 2014 mengalami lonjakan, dari Rp 50,1 triliun menjadi Rp 72 triliun. Banyaknya jumlah uang itu, kata dia, tidak tepat sasaran apabila program kerja hanya dilaksanakan pada akhir tahun. Hal itu pula yang lagi-lagi membuatnya menggelengkan kepalanya.
Ia mengaku tak habis pikir mengapa berbagai program kerja, pengadaan barang, dan pembangunan baru dapat terlaksana pada akhir tahun. Ia mengingatkan, apabila program kerja dikerjakan pada awal tahun, saat APBD telah cair, maka akan memengaruhi hasil yang baik pula.
"Administrasi lapangannya kan juga enak dan baik. Saya enggak tahu, kenapa budaya kerja selalu dipepetkan ke bulan November dan Desember," kata Jokowi.
Hal itu harus terus didorong maju, menjadi pelaksanaan pada awal tahun. Jangan sampai, pembangunan gedung bertingkat dan pembangunan rusun hanya dikerjakan selama empat bulan. Proses kerja yang terburu-buru itu menyebabkan hasil kerja yang buruk dan menimbulkan indikasi kecurangan dalam proses lelangnya. Jokowi menginginkan semua hal yang sudah lama dilakukan itu mulai diubah.
"Pasti awut-awutan nanti hasilnya kalau cuma satu-empat bulan dikerjakan. Sekarang coba semuanya belajar berharap, realisasi APBD 2014 lebih baik dari tahun 2013, harus lebih baik," kata Jokowi.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih