Jakarta - Anggaran ganda di APBD DKI Jakarta 2014 kembali ditemukan dalam beberapa satuan unit kerja perangkat daerah (SKPD). Tak hanya di Dinas Pendidikan, anggaran dobel juga ada ditemukan di dinas Pekerjaan Umum.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengakui duplikasi anggaran sering terjadi. Namun dia menyalahkan SKPD yang tidak memiliki perancangan yang baik dalam menyusun anggaran.
"Selama ini SDM di lapangan hanya terbiasa dengan pembukuan manual,” kata Endang di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).
Ditanya berapa total anggaran ganda dalam APBD kali ini, Endang berdalih belum bisa menyebutkannya. "Persoalan ini membuat kami belum bisa menampilkan transparansi anggaran ke publik dan menyebutkan total anggaran yang ganda itu," katanya.
Sebelumnya, dalam pagu anggaran Dinas PU terdapat 10 mata anggaran yang terkunci salah satu di antaranya yakni inventarisasasi dan pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M senilai Rp 10 miliar. Mata anggaran ini mubazir karena program kerjanya telah selesai di APBD 2013. Bahkan JLNT itu sudah rampung di awal 2013 lalu dan sudah dilalui kendaraan.
Endang menuturkan, sebelum sistem e-budgeting diterapkan, duplikasi anggaran tak terhindarkan terutama di unit kerja serumpun. Apalagi tahun ini, ada72.000 mata anggaran di APBD DKI yang berjumlah Rp 72 triliun. Sebelumnya Dinas Pendidikan juga menemukan anggaran ganda senilai hampir Rp 1,2 triliun karena ada dupliksi anggaran antara Dinas dan Suku Dinas.
Beberapa unit kerja yang rawan terjadi mata anggaran ganda yakni Dinas PU dengan DInas Perumahan Gedung Pemda dan Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dengan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B). Duplikasi anggaran ini karena setiap SKPD dan UKPD tidak memiliki perancangan yang baik dan tidak berkoordinasi satu sama lain.
"Terkadang pembelian alat tulis kantor seperti kertas tetap dilakukan. Padahal di masing-masing gudang SKPD barang tersebut masih terdapat dalam jumlah yang sangat besar," kata Endang. Untuk mengantisipasi penggelembungan dan kerugian Negara, Pemprov DKI pun mulai menerapkan sistem e-budgeting mulai tahun ini.
"Kalau dilebihkan waktu menganggarkan PAGU-nya itu bukan pelanggaran. Tapi memang ada potensi melanggar. Tapi yang kita lakukan ini (penguncian anggaran) adalah penghematan. Itu yang saya bilang e-budgeting akan menghasilkan banyak SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) sebelum anggarannya dipakai," kata Wagub DKI BAsuki “Ahok” Tjahaja Purnama, terpisah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengakui duplikasi anggaran sering terjadi. Namun dia menyalahkan SKPD yang tidak memiliki perancangan yang baik dalam menyusun anggaran.
"Selama ini SDM di lapangan hanya terbiasa dengan pembukuan manual,” kata Endang di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).
Ditanya berapa total anggaran ganda dalam APBD kali ini, Endang berdalih belum bisa menyebutkannya. "Persoalan ini membuat kami belum bisa menampilkan transparansi anggaran ke publik dan menyebutkan total anggaran yang ganda itu," katanya.
Sebelumnya, dalam pagu anggaran Dinas PU terdapat 10 mata anggaran yang terkunci salah satu di antaranya yakni inventarisasasi dan pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M senilai Rp 10 miliar. Mata anggaran ini mubazir karena program kerjanya telah selesai di APBD 2013. Bahkan JLNT itu sudah rampung di awal 2013 lalu dan sudah dilalui kendaraan.
Endang menuturkan, sebelum sistem e-budgeting diterapkan, duplikasi anggaran tak terhindarkan terutama di unit kerja serumpun. Apalagi tahun ini, ada72.000 mata anggaran di APBD DKI yang berjumlah Rp 72 triliun. Sebelumnya Dinas Pendidikan juga menemukan anggaran ganda senilai hampir Rp 1,2 triliun karena ada dupliksi anggaran antara Dinas dan Suku Dinas.
Beberapa unit kerja yang rawan terjadi mata anggaran ganda yakni Dinas PU dengan DInas Perumahan Gedung Pemda dan Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dengan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B). Duplikasi anggaran ini karena setiap SKPD dan UKPD tidak memiliki perancangan yang baik dan tidak berkoordinasi satu sama lain.
"Terkadang pembelian alat tulis kantor seperti kertas tetap dilakukan. Padahal di masing-masing gudang SKPD barang tersebut masih terdapat dalam jumlah yang sangat besar," kata Endang. Untuk mengantisipasi penggelembungan dan kerugian Negara, Pemprov DKI pun mulai menerapkan sistem e-budgeting mulai tahun ini.
"Kalau dilebihkan waktu menganggarkan PAGU-nya itu bukan pelanggaran. Tapi memang ada potensi melanggar. Tapi yang kita lakukan ini (penguncian anggaran) adalah penghematan. Itu yang saya bilang e-budgeting akan menghasilkan banyak SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) sebelum anggarannya dipakai," kata Wagub DKI BAsuki “Ahok” Tjahaja Purnama, terpisah.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih