Dana Hibah untuk KPUD DKI Meningkat Dua Kali Lipat, Ini Alasannya

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dana hibah sebesar Rp 478 miliar kepada KPUD DKI Jakarta untuk membiayai Pilkada DKI 2017. Dana ini lebih besar dua kali lipat dibandingkan pada Pilkada DKI 2012.

"Tahun 2012 dulu kan KPUD menerima Rp 158 miliar. Sekarang Rp 478 miliar, jadi ada peningkatan lebih dari dua kali lipat," ujar Soemarno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (16/5/2016).

Soemarno mengatakan, hal ini karena ada peraturan yang berbeda dari sebelumnya. Kini, dana kampanye bukan dibebankan kepada pasangan cagub dan cawagub, melainkan dibebankan kepada KPUD DKI.

Selain itu, hal itu juga karena ada peningkatan jumlah pemilih. "Peningkatan ini selain karena ada peningkatan jumlah pemilih juga karena sekarang ini banyak dokumen pencalonan yang dibiayai KPU juga," ujar Soemarno.

Selain untuk hal-hal tersebut, dana hibah dari Pemprov DKI juga akan digunakan untuk membayar honor petugas penyelenggaran pemilu yang berjumlah sekitar 144 ribu orang.

Kemudian juga digunakan untuk pemeriksaan calon, melakukan verifikasi KTP dukungan calon independen, pemeriksaan kesehatan, dan yang lain.

"Itu juga untuk 2 putaran. Kalau ternyata enggak 2 putaran ya enggak Rp 478 M. Itu juga proyeksi untuk 6 pasang calon. Kalau enggak ada 6 calon ya berkurang lagi anggarannya," ujar Soemarno.