DPRD Minta Pemprov Masukkan Ornamen Betawi pada Desain Rusun

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus menyarankan  Dinas Perumahan DKI agar memasukkan ornamen Betawi pada desain rumah susun. 

"Mungkin bisa dipikirkan Bu untuk memperlihatkan ornamen kebudayaan Betawi di rusun, bisa saja pada bagian depan rusunnya," ujar Bestari di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (22/10/2015). 

Bestari mengatakan hal ini terkait dengan Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi yang baru saja disahkan. 

Dalam perda dicantumkan beberapa aturan untuk memasukkan unsur budaya Betawi dalam program Pemerintah Provinsi DKI. 

Bestari meminta Ika melihat perda tersebut dan menyesuaikan dengan program Dinas Perumahan DKI. Kepala Dinas Perumahan DKI Ika Lestari Aji menyatakan sanggup memenuhi permintaan Banggar. 

"Siap Pak nanti akan ditindaklanjuti," ujar Ika. 

Beberapa waktu lalu, anggota Banggar DPRD DKI juga meminta Dinas Perumahan DKI merawat rusun-rusun yang sudah dibangun.

DPRD DKI melihat banyaknya rusun yang telah lama dibangun, kini kondisinya sudah tidak baik lagi.

"Contoh di Rusun Komarudin, Bu, bangunannya sudah enggak layak. Catnya sudah rontok. Jadi saya minta jangan hanya fokus membangun saja tetapi yang sudab ada juga dirawat," ujar anggota Banggar DPRD DKI Prabowo Soenirman.

Anggota DPRD DKI bingung ketika Dinas Perumahan tidak mencantumkan anggaran untuk pembebasan lahan.

Alokasi itu tidak ada dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. 

"Ini Dinas Perumahan enggak ada pembebasan lahan, apakah nanti target pembangunan rusun tercapai?" ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) Muhammad Sanusi di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (23/10/2015). 

Kepala Dinas Perumahan DKI Ika Lestari Adji mengatakan mereka memang telah mengatur ulang program prioritas mereka. 

Hal ini juga terkait dengan berkurangnya nilai KUA-PPAS 2016. Akhirnya, anggaran pembebasan lahan menjadi salah satu kegiatan yang dihapus. 

Selain itu, Dinas Perumahan DKI memang sempat kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan. 

Anggaran lain yang masih dipertahankan Dinas Perumahan DKI adalah kegiatan pembangunan dan perawatan rusun.

Ika mengatakan, jika anggota Banggar menganggap kegiatan pembebasan lahan masih diperlukan, maka bisa kembali dimasukan.

"Berkaitan dengan pembebasan lahan kami memang disampaikan tiga pilihan yang sangat dilematis," kata dia.

Tiga pilihan itu adalah pembangunan rusun, pembebasan lahan, dan pemeliharaan. Namun akhirnya diambil dua pilihan yaitu pembangunan dan pemeliharaan. 

Untuk itu Sanusi berpesan kepada Ika agar seger berkomunikasi kembali dalam rapat Banggar ketika anggaran tersebut dirasa perlu dibuat. 

"Kalau dirasa ada pembebasan lahan yang memungkinkan, segera disampaikan ke banggar ya bu," ujar Sanusi.

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat khusus soal rencana swakelola tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Keputusan itu diambil dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Semetara (KUA-PPAS) 2016.

Awalnya, anggota Banggar melontarkan banyak kepada Kepala Dinas Kebersihan Iswana Adji tentang rencana swakelola tersebut.

Saking banyaknya pertanyaan soal itu, kegiatan lain Dinas Kebersihan tidak dibahas. Selain itu Kepala Dinas Kebersihana Isnawa Adji juga tampak belum siap menjawab. 

Akhirnya, anggota Banggar Muhammad Sanusi menyarankan agar diadakan rapat khusus untuk membahas hal tersebut. 

"Khusus masalah ini bagaimana kalau kita minta waktu agar Dinas Kebersihan bisa jelaskan khusus ke kita. Jangan kayak tadi belum bisa menjawab jelas. Di rapat khusus nanti harus jelas soal konsep dan teknis transformasi TPST Bantargebang dari swastanisasi menjadi swakelola," ujar Sanusi di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (23/10/2015). 

Anggota Banggar meminta Pemprov DKI mempertimbangkan rencana tersebut dengan matang. 

Sebab, ketika swastanisasi diputus, semua perlengkapan yang digunakan di TPST Bantargebang akan diambil kembali oleh pihak swasta. 

Pemerintah Provinsi DKI pun harus mengeluarkan anggaran untuk membeli semua perlengkapan itu. 

Wakil Ketua Banggar Ferrial Sofyan menyetujui usulan dari Sanusi.

Rapat tersebut akan dilakukan Senin depan. Ferrial mengatakan Banggar akan menyetujui anggaran untuk swakelola jika eksekutuf mampu memberikan penjelasan.

"Sampaikan juga ke kita berapa uang yang dibutuhkan. Kalau memang jelas diperlukan ya kita berikan," ujar Ferrial.