Penjelasan Menteri Yuddy Soal Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR

Ilustrasi: Gedung DPR (dok.detikcom)

Jakarta - Setelah isunya sempat hilang dan tak terdengar, rencana pembangunan gedung baru DPR kembali mencuat dan kini sudah mendapat persetujuan paripurna DPR. Bahkan, ketua DPR Setya Novanto mengatakan rencana pembangunan itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi membantah adanya persetujuan Presiden tentang pembangunan gedung baru DPR. Melainkan hanya sekadar pembangunan museum, dan laboratorium. 

"Waktu rapat konsultasi, seingat saya yang disetujui adalah pembangunan museum, laboratorium. Tidak ada persetujuan pembangunan gedung baru. Nah, saya nggak tahu persis dari mana awalnya adanya persetujuan itu. Saya kira bisa ditanyakan ke ketua DPR," kata Yuddy saat mendampaingi Presiden di bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta, Minggu (26/4/2015).

Menurut Yuddy, sekalipun ada pembangunan direncakanan dengan biaya seefisien mungkin, yaitu untuk museum dan laboratorium karena museum diperlukan untuk bahan pembelajaran dan preferensi masyarakat.

"Kalau sampai bangun gedung baru seingat saya tak ada persetujuan Presiden," ucap politisi Hanura itu.

Sebelumnya, rencana pembangunan gedung baru DPR itu terungkap dalam pidato penutupan masa sidang oleh ketua DPR Setya Novanto. Disebutkan DPR sudah membentuk tim untuk merancang pembangunan gedung yang diperuntukkan salah satunya untuk ruang kerja anggota.

"Dalam rangka penguatan kelembagaan, DPR membentuk Tim kerja Pembangunan Perpustakaan, Museum, Research Center, dan Ruang Kerja Anggota dan Tenaga Ahli DPR RI yang sekaligus akan menjadi ikon nasional," kata Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/4) lalu.

Rencana pembangunan gedung baru ini sudah ada di usulan anggaran tahun 2016. Novanto menerangkan, rencana itu sudah mendapat persetujuan Presiden dan akan dilakukan peletakan batu pertama Agustus mendatang. 

"Pembangunan ikon nasional ini telah mendapatkan persetujuan Presiden," imbuh politikus Golkar ini.