Sulit Bertemu Pejabat SKK Migas, Kadin Merasa seperti "Orang Haram"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) kecewa kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).  Pasalnya, menurut Wakil Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin Firlie Ganinduto, pihaknya selalu ditolak bertemu dengan pejabat SKK Migas.

"Kita ini kaya orang haram mau ketemu SKK migas aja susah," ujar dia dalam outlook Sektor Migas, Jakarta, Rabu (6/1/2015). 

Kekecewaan Firlie itu di latarbelakangi faktor kesulitan komunikasi dengan SKK Migas. Bahkan, kata dia, saat Kadin menyambangi Kantor SKK Migas, selalu ditolak. 

Padahal menurut Firlie, Kadin adalah mitra pemerintah dalam dunia usaha yang sesuai dengan tugas pokok Kadin yang ada dalam Undang-undang No 1 Tahun 1987. Tugas itu kata dia melaksanakan komunikasi, ko akurasi, dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha. 

"Padahal kita ini mitra. Jadi kalau kita ke kantornya, susah banget," kata dia. 

Sebelumnya, Firlie juga mengkritik tata kelola industri migas nasional yang dianggapnya karut marut. Salah satu yang dia kritik adalah SKK Migas memiliki fungsi sama dengan BP Migas yang dibubarkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).