Ruhut: Tolak Perpu Pilkada, KMP Bakal Ditinggal Rakyat!

Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul geram dengan rencana penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pilkada oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Parpol anggota KMP dianggap mengingkari kesepakatan dengan Presiden SBY karena setuju dengan Perpu tersebut.

"Apabila berseberangan, tahun 2019 partai-partai itu akan ditinggalkan. Bagi kami tak masalah (KMP akan menolak)," ujar Ruhut Sitompul di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Ruhut menilai, alasan penolakan yang jadi argumentasi parpol yang terdiri dari Golkar, PKS, Gerindra dan PAN di antaranya persetujuan itu hanya dalam konteks lahirnya Perpu bukan substansi sebagai upaya cari-cari alasan.

"Kita sudah sepakat, tapi silakan lakukan langkah-langkah kalau rakus dengan kekuasaan. Memang lidah tak bertulang. (Penolakan Perpu) itu cari-cari saja alasan," kritik politisi asal Sumut itu.

Ruhut juga mengkrik upaya penolakan Perpu itu dibangun atas kajian yang matang. Dia curiga sebetulnya memang KMP hanya ingin mengganggu pemerintahan yang sah.

"Memang mereka kaitan ini ganggu pemerintah, Plan A goyang dengan perpecahan Golkar, sekarang ke plan B (menolak) Perpu," ucap anggota komisi III itu.