KMP Langgar Kesepakatan? SBY: Politik Memang Dinamis, Tetapi Ada Etikanya

Jakarta - Meski optimis, namun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak menampik kemungkinan koalisinya di DPR akan mengingkari kesepakatan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah. Baginya, politik itu dinamis. 

Optimisme SBY muncul setelah pada 1 Oktober 2014 lalu Demokrat menjalin kesepakatan dengan lima ketua umum partai di kubu Koalisi Merah Putih. Kelima partai yang terikat kerjasama itu adalah; Partai Gerindra, PAN, PPP, Partai Golkar, dan PKS. Mereka sepakat mengawal Perpu yang diterbitkan saat SBY masih menjabat sebagai Presiden itu hingga menjadi undang-undang. 

Keyakinan SBY bahwa Perpu Pilkada akan diterima DPR karena isinya sudah mewadahi kerisauan KMP terhadap hal-hal negatif dalam Pilkada langsung. Apalagi kesepakatan tersebut juga dituangkan dalam perjanjian hitam di atas putih. 

Namun SBY juga tidak menutup kemungkinan apabila nantinya ada satu atau bahkan seluruh anggota KMP melanggar kesepakatan. 

"Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP. *SBY*," tulis SBY dalam akun Twitternya @SBYudhoyono yang dipublikasikan Minggu (5/10/2014) lalu. 

Adapun terhadap PDI Perjuangan bersama kubu Koalisi Indonesia Hebat, SBY optimistis mereka tak mungkin menolak Perpu Pilkada. Pasalnya merekalah yang ingin Pilkada langsung, bukan pilkada lewat DPRD. 

"Saya optimis, langkah-langkah tadi dan adanya komitmen DPR bagi bangsa, membuat Perpu ini akan disetujui (DPR). *SBY*," tulis SBY. 

Dan SBY benar, politik memang dinamis. Pada Selasa (2/12/2014) kemarin Partai Golkar menjadi partai pertama di KMP yang berubah haluan dengan tegas menolak Perpu Pilkada. Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid bahkan menyebut kemungkinan besar KMP juga akan menolak Perpu Pilkada 
yang diterbitkan SBY. 

Hidayat menyebut peluang penolakan tersebut justru datang dari SBY yang tidak mengakomodir semua kepentingan KMP masuk di Perpu Pilkada. 

"SBY buka peluang untuk terjadinya penolakan tersebut, karena beliau katakan sebelumnya mengakomodasi KMP (ternyata tidak)," kata Hidayat di gedung DPR/MPR, Jakarta, hari ini Rabu (3/12/2014).