Gedung Kementerian BUMN Mau Dijual, Ahok Berminat Hingga Sindiran Fadli Zon

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berniat menjual kantornya yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. 

Menteri BUMN Rini Soemarno kemarin sudah mengumumkan rencana penjualan kantornya itu. Gedung setinggi 22 lantai tersebut, kata Rini, akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan gedung seperti Pemprov DKI Jakarta hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rini beralasan penjualan gedung Kementerian BUMN karena pertimbangan efisiensi. Beban operasional rutin dinilai sangat tinggi padahal jumlah karyawan kementerian tidak terlalu banyak.
Jumlah karyawan Kementerian BUMN hanya 250 orang. Menurut Rini cukup saja berkantor di tiga sampai empat lantai. Berikut ini tanggapan soal rencana penjualan kantor tersebut, seperti dirangkum detikFinance, Rabu (17/12/2014).

Ahok Berminat Beli

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berminat membeli gedung ini.

"Mau (beli). Dipakai untuk macam-macam misalnya bikin mall rakyat juga boleh, PKL bikin kafe-kafe juga boleh," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan usai memberangkatkan 30 penjaga masjid beribadah umrah.

Dibuat Jadi Mal Rakyat

Ahok berniat menyulap gedung setinggi 22 lantai itu menjadi multifungsi. Tak hanya dijadikan kantor, tapi juga bisa jadi mal rakyat yang isinya pedagang kaki lima (PKL).

"Dipakai untuk macam-macam. Misalnya bikin mal rakyat juga boleh, PKL bikin kafe-kafe juga boleh," ujarnya.

Beli Gedung di Jakarta Pasti Untung

Gedung setinggi 22 lantai ini terletak di pusat kota Jakarta yang sangat strategis. Maka dari itu meski harganya diprediksi cukup mahal, tapi menurut Ahok beli gedung atau tanah di Jakarta tidak mungkin rugi.

"Kalau beli gedung, tanah Jakarta enggak mungkin rugi. Pasti untung," katanya.

"Pasti untung, apalagi kalau harganya harga-harga saudara," tambahnya.

Lokasi Strategis di Depan Monas

Gedung yang dulunya milik PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ini terletak di pusat kota Jakarta yang sangat strategis. Letaknya hanya di seberang Komplek Monumen Nasional (Monas).

Gedung tersebut sebelumnya milik PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang dijual ke Kementerian BUMN pada tahun 2007 masanya Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Sindiran Fadli Zon

"Kalau masalah penjualan (gedung) itu menurut saya cara berpikirnya terbalik. Seharusnya Menteri BUMN itu cara berpikirnya kreatif. Kalau menjual hanya menjual seperti itu, jangan-jangan sebentar lagi BUMN mau dijualin. Ini saya kira sangat berbahaya," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2014).

Menurutnya, ada efisiensi yang bisa dilakukan tanpa harus menjual gedung, salah satunya dengan menyewakan kepada pihak lain. Kalau perlu, kata dia, BUMN saja ikut berkantor di sana.

"Masa tidak bisa melakukan efisiensi terhadap gedung 22 lantai? Kalau perlu BUMN lain berkantor di gedung itu. Gedung lain bisa disewakan. Ini saya kira cara berpikir yang aneh. Jadi kami sangat tidak setuju apabila itu dijual, apalagi ke pihak non pemerintah," ujarnya.

Ia pun mewanti-wanti Rini untuk tidak melakukan kesalahan pemerintah masa lalu, yang pernah menjual BUMN. Menurutnya, BUMN adalah aset negara yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

"Jadi BUMN ini sangat penting, dan BUMN ini bisa sangat untung. Lihat saja BUMN di Singapura, Rusia, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, itu semua sangat efisien," ujarnya.