PDI-P: SBY Produk Pemilihan Langsung oleh Rakyat Ternyata Ingkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kecewa terhadap sikap Partai Demokrat yang memutuskan untuk walk out dari sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Dampak dari aksi Demokrat itu, mekanisme pemilihan kepala daerah tidak lagi langsung dipilih rakyat, tetapi lewat DPRD, seperti Orde Baru.

Dia menilai, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Demokrat seharusnya memegang penuh kendali dan bertanggung jawab penuh atas keputusan pilkada lewat DPRD.

"Pak SBY itu produk yang dipilih langsung oleh rakyat ternyata ingkar. Dia mengingkari masyarakat Indonesia yang menginginkan pemilihan langsung," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Tjahjo sadar bahwa hak politik Demokrat untuk mengambil keputusan tersebut. Namun, dia mempertanyakan sikap Demokrat yang sangat mudah berubah sikap. Padahal, PDI-P, PKB, dan Hanura sudah mendukung opsi pilkada langsung dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat.

"Soal (pilkada langsung) ada plus minusnya, mari kita perbaiki, jangan mengecilkan kedaulatan rakyat," ujar Tjahjo.

Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU pada Kamis (25/9/2014) hingga Jumat dini hari, di Kompleks Parlemen, Senayan, berlangsung alot hingga harus diputuskan melaluivoting. Hasil akhirnya, sebanyak 135 anggota yang hadir memilih pilkada tetap secara langsung. Adapun pendukung pilkada lewat DPRD sebanyak 226 orang.

Fraksi Demokrat yang semula mendukung pilkada langsung dengan syarat lalu memilih walk out ketika syaratnya sudah disetujui Fraksi PDI-P, PKB, dan Hanura. (Baca: Demokrat "Keukeuh" 10 Syaratnya Masuk dalam Draf RUU Pilkada)

Saat itu, sebanyak 129 anggota dari 148 kursi milik Fraksi Demokrat hadir dalam sidang paripurna. Namun, enam anggota Fraksi Demokrat memilih bertahan di ruang sidang dan ikut memilih opsi pilkada langsung saat voting.

Dari Washington DC, SBY mengaku kecewa atas keputusan pilkada lewat DPRD. Namun, ia mengaku tetap menghormati keputusan itu. (Baca: SBY Kecewa dengan Keputusan bahwa Pilkada lewat DPRD)