Demokrat minta publik berhenti hujat SBY terkait UU Pilkada

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibanjiri kritik dan hujatan setelah RUU Pilkada disahkan. Menyikapi banjir hujatan di media sosial, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan meminta masyarakat agar tidak menyalahkan bosnya itu. Sebab, menurutnya SBY tidak berhubungan langsung dengan persoalan RUU Pilkada.

"Minta tolong dong media-media, kita juga harus meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Pak SBY kan tidak tahu proses dinamika yang terjadi di rapat paripurna kan. Tidak ada komunikasi langsung, sulit untuk melakukan komunikasi langsung pada paripurna. Ketua fraksi juga tidak bisa berhubungan secara langsung. Apalagi ada perbedaan waktu 14 jam. Jadi sulit berkomunikasi. Jadi jangan seolah-olah ini Pak SBY yang salah dan Demokrat," kata Syarief di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9).

Syarief menjelaskan, pihaknya sebenarnya mendukung pilkada tetap dipilih langsung namun melalui 10 persyaratan. Sayangnya, dalam rapat permintaan tersebut tidak diterima oleh fraksi manapun.

"Kita kan mendukung pilkada langsung dengan sepuluh perbaikan. Itu kan sesuatu yang bagus. Jangan walk outnya yang dibahas," tegasnya.

Syarief mengharapkan agar pemberitaan mengenai SBY dan RUU Pilkada harus objektif. Sebab sebagai ketum partai, SBY telah memerintahkan pilkada langsung dengan syarat. Maka itu, kata Syarief, pihaknya memohon agar masyarakat tidak menghujat SBY. 

"Tolong ditempatkan pada proporsi yang jujur. Pemberitaan yang betul-betul objektif. Khusus untuk pilkada, tak ada kaitannya dengan ada atau tidak ada instruksi. Yang jelas Pak SBY sudah instruksikan kita untuk memilih pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Dan meminta pada anggota DPR dari Demokrat berjuang menggolkan itu. Itu harus berjuang," ujar mantan Menteri Koperasi dan UKM itu.

"Jadi bahwa ternyata kita lihat di paripurna di lobi, tidak ada satupun yang mendukung opsi Partai Demokrat. Padahal itu yang terbaik. Jadi, tolong yah, tolong dibantu (buat SBY)," pungkasnya.