Ahok Sebut Pejabat Dinas PU Ambil Jatah 1 Persen Dana Proyek

Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membeberkan praktik penyimpangan yang terjadi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ahok menyebut pejabat di Dinas Pekerjaan Umum mengambil jatah dari anggaran proyek.

"Dari dulu dinas PU selalu ngambil 1%. Kepada bendahara juga dikasih insentif, ada honor. Itu sudah dari dulu,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2014).

Karena itu Ahok mengaku tidak terkejut dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan data aliran dana ke rekening kepala seksi di kecamatan.

Tapi Ahok memastikan duit yang diambil dari anggaran proyek Dinas PU sudah dikembalikan.

"Sebelum BPK buat temuan pada bulan Mei, mereka (kasi kecamatan) sudah setor kembali. Saya sudah terima suratnya. Sudah dibalikin,” katanya.

Dalam laporan BPK ditemukan adanya pencairan uang persediaan di DInas PU senilai Rp 110,04 miliar, pada akhir 2013. Dari jumlah itu senilai Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi di kecamatan, kepala seksi di sudin, dan kepala bidang pemeliharaan jalan. 

Sebanyak Rp 2,24 miliar dana belanja tak punya pertanggungjawaban, serta 57 pekerjaan pembangunan jalan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dengan indikasi kerugian Rp 4,49 miliar

Ahok pun mengapresiasi kinerja BPK yang bekerja baik dengan membuat laporan rinci terkait keuangan Pemprov DKI Jakarta.

"Selanjutnya inspektorat harus lebih ketat. Kalau ada inspektorat yang nakal, saya mau langsung stafkan saja,” ujarnya.