Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, siang ini, pihaknya akan menggelar rapat bersama DPRD DKI Jakarta terkait evaluasi APBD DKI 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Saefullah menjelaskan, saat rapat evaluasi, pihaknya tidak akan lagi meminta persetujuan DPRD, tetapi hanya akan melakukan evaluasi terhadap APBD yang telah disetujui Kemendagri.
Saefullah menjelaskan, saat rapat evaluasi, pihaknya tidak akan lagi meminta persetujuan DPRD, tetapi hanya akan melakukan evaluasi terhadap APBD yang telah disetujui Kemendagri.
"Nanti sore kami upayakan mau disampaikan ke DPRD. Jadi bukan lagi minta persetujuan, konteksnya ini pemberitahuan, ada evaluasi," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016).
Meski enggan menyebut anggaran apa saja yang dievaluasi, Saefullah mengatakan, tidak ada anggaran yang berubah secara drastis.
Adapun Saefullah meyakinkan bahwa penyusunan dan pengesahan APBD DKI dilakukan secara transparan dan dengan tahapan yang benar.
"Saya pikir ya APBD kami tahapannya jauh lebih baik, karena kami belajar di 2016. 2017 ini setiap langkah ter-record dengan baik, tidak ada tahapan yang dilewati, mulai PPAS (prioritas plafon anggaran sementara) ditandatangani oleh Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), lalu RAPBD-nya oleh Pak Sumarsono (Plt Gubernur), dan sekarang tinggal APBD oleh Pak Sumarsono," ujar Saefullah.
(Baca: Melihat Alokasi Anggaran untuk Anggota DPRD DKI pada APBD 2017)
APBD DKI 2017 telah disahkan oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan pimpinan DPRD DKI pada Senin (19/12/2016). APBD yang disahkan sebesar Rp 70,19 triliun.
Meski enggan menyebut anggaran apa saja yang dievaluasi, Saefullah mengatakan, tidak ada anggaran yang berubah secara drastis.
Adapun Saefullah meyakinkan bahwa penyusunan dan pengesahan APBD DKI dilakukan secara transparan dan dengan tahapan yang benar.
"Saya pikir ya APBD kami tahapannya jauh lebih baik, karena kami belajar di 2016. 2017 ini setiap langkah ter-record dengan baik, tidak ada tahapan yang dilewati, mulai PPAS (prioritas plafon anggaran sementara) ditandatangani oleh Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), lalu RAPBD-nya oleh Pak Sumarsono (Plt Gubernur), dan sekarang tinggal APBD oleh Pak Sumarsono," ujar Saefullah.
(Baca: Melihat Alokasi Anggaran untuk Anggota DPRD DKI pada APBD 2017)
APBD DKI 2017 telah disahkan oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan pimpinan DPRD DKI pada Senin (19/12/2016). APBD yang disahkan sebesar Rp 70,19 triliun.
Sebelum direalisasikan, APBD tersebut dievaluasi Kemendagri. Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berharap anggaran sudah bisa digunakan mulai 1 Januari 2017.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih