Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menilai, posisi legislatif selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seakan tidak bertaring. Sebab, fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi kewajiban seakan tidak direalisasikan.
Salah satunya terkait program kebersihan milik Basuki atau akrab disapa Ahok, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Program tersebut tidak pernah dikomunikasikan dengan anggota legislatif. Sehingga mantan Bupati Belitung Timur ini menjalankan program sendiri tanpa koordinasi.
"PPSU belum ada payung hukumnya. Terus saat dianggarkan ditentang oleh Depdagri (Kementerian Dalam Negeri), karena PPSU ini satu tahun hampir Rp 900 miliar tahun 2015 kemarin," kata Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4).
Menurut anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini, seharusnya legislatif mempertanyakan keberadaan PPSU, bukan malah membiarkannya. Seharusnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memanggil Ahok untuk meminta klarifikasinya.
"Saya cuma anggota, ini tata dewan kurang pas. Dulu masih mending. Kalau terus gini mending saya gak usah jadi dewan, saya sampai saat ini gaji saya gak saya ambil. Saya sakit hati banget kalau dewan kaya gini," tutupnya.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih