Meski kebijakannya dalam menata Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam satu tahun terakhir sering kali menimbulkan respons pro dan kontra, banyak apresiasi positif terhadap kinerja gubernur dan wakilnya.
Beberapa tokoh mengakui ada langkah nyata untuk mewujudkan Jakarta lebih baik, tetapi ada sederet catatan yang harus diperhatikan oleh Basuki-Djarot.
Kepuasan publik terhadap satu tahun pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal dengan panggilan Ahok ini terekam dari hasil survei lewat telepon kepada warga Ibu Kota.
Jajak pendapat dilakukan pada 2-3 November 2015 dengan mewawancarai 544 responden.
Sebagai orang nomor satu di Jakarta, prioritas yang dilakukan Gubernur Basuki adalah dengan memperbaiki mutu pelayanan publik.
Basuki menuntut para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI memosisikan diri sebagai pelayan rakyat, bukan sebaliknya.
Ia tak segan melakukan perampingan struktur birokrasi demi memperbaiki mutu pelayanan publik. Masyarakat melihat usaha keras Basuki untuk mengubah citra buruk PNS.
Sebagian besar responden memberikan penilaian positif untuk keberanian Basuki merombak struktur, menggabungkan dan memecah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), merampingkan dan mengganti pejabat demi mengefektifkan kerja, serta mengefisienkan pemakaian anggaran.
Publik pun melihat hasil penerapan evaluasi kinerja PNS yang dilakukan secara periodik. PNS yang dinilai "bermain" dengan uang rakyat dicopot. PNS yang kinerjanya buruk digeser atau diturunkan jabatannya.
Masyarakat juga mengetahui penerapan denda berupa pemotongan tunjangan kinerja terhadap keterlambatan kehadiran PNS mulai menampakkan hasil.
"Tetangga saya, kan, kerja di Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Dulu, dia kalau berangkat ke kantor suka-suka aja. Sekarang beda. Pagi-pagi banget sudah ngantor," ujar Nisa (21), mahasiswi perguruan tinggi swasta yang tinggal di daerah Ancol, Jakarta Utara.
Relasi Basuki-Djarot
Kinerja pemerintah daerah sangat dipengaruhi kekompakan para pemimpinnya. Responden menilai relasi yang terjalin antara Basuki sebagai gubernur dan Djarot Saiful Hidayat sebagai wakil berjalan baik.
Pendapat warga ini berbeda dengan pengamatan sejumlah ahli/tokoh yang melihat belum ada pembagian tugas serta kewenangan jelas antara Basuki dan Djarot.
Warga juga menilai hubungan Basuki dengan wali kota atau bupati di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) cukup baik. Sebaliknya, dengan DPRD DKI Jakarta dikatakan buruk.
Perseteruan di antara keduanya dimulai sejak Basuki masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan Joko Widodo sebagai Gubernur.
Konflik terjadi terkait sewa stan di Pekan Raya Jakarta atau perlunya rapat terbuka DPRD yang disiarkan televisi secara langsung.
Masyarakat menjadi saksi saat intensitas konflik meruncing kala pembahasan APBD 2015.
Basuki yang tak menoleransi korupsi dan mencegah munculnya "anggaran siluman" menerapkan e-budgeting (sistem penganggaran elektronik) untuk penyusunan APBD 2015.
Meski dinilai kurang kompak dengan DPRD DKI Jakarta, 84,9 persen responden menilai citra Gubernur DKI saat ini baik. Lebih dari separuh peserta jajak pendapat juga menilai citra Djarot positif.
Kebijakan lain Basuki yang mendapat dukungan karena dinilai bermanfaat bagi masyarakat adalah pembebasan biaya naik bus transjakarta bagi pelajar pemilik Kartu Jakarta Pintar serta normalisasi dan pembersihan sungai-sungai di Jakarta.
Terkait transportasi, lebih dari separuh responden menilai ada kemajuan dalam pengelolaan angkutan umum di Ibu Kota.
Dibandingkan dengan angkutan umum jenis lain, kepuasan warga Jakarta terhadap layanan bus transjakarta paling tinggi. Layanan metromini dan kopaja dianggap paling buruk.
Di tengah pujian, ada juga kebijakan yang mendapat respons negatif lebih banyak, yakni pelarangan sepeda motor melintas di jalan protokol. Respons lebih banyak dari kalangan warga pengendara sepeda motor.
Juga muncul ketidaksetujuan dari sekelompok responden terhadap kebijakan larangan penampungan, penjualan, dan pemotongan hewan kurban di tempat umum.
Selain itu, publik juga menyoroti aspek gaya bicara Gubernur yang keras, kasar, dan terkesan temperamental. Gaya bicara itulah yang menurut publik menjadi kekurangan Basuki.
Beberapa tokoh mengakui ada langkah nyata untuk mewujudkan Jakarta lebih baik, tetapi ada sederet catatan yang harus diperhatikan oleh Basuki-Djarot.
Kepuasan publik terhadap satu tahun pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal dengan panggilan Ahok ini terekam dari hasil survei lewat telepon kepada warga Ibu Kota.
Jajak pendapat dilakukan pada 2-3 November 2015 dengan mewawancarai 544 responden.
Sebagai orang nomor satu di Jakarta, prioritas yang dilakukan Gubernur Basuki adalah dengan memperbaiki mutu pelayanan publik.
Basuki menuntut para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI memosisikan diri sebagai pelayan rakyat, bukan sebaliknya.
Ia tak segan melakukan perampingan struktur birokrasi demi memperbaiki mutu pelayanan publik. Masyarakat melihat usaha keras Basuki untuk mengubah citra buruk PNS.
Sebagian besar responden memberikan penilaian positif untuk keberanian Basuki merombak struktur, menggabungkan dan memecah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), merampingkan dan mengganti pejabat demi mengefektifkan kerja, serta mengefisienkan pemakaian anggaran.
Publik pun melihat hasil penerapan evaluasi kinerja PNS yang dilakukan secara periodik. PNS yang dinilai "bermain" dengan uang rakyat dicopot. PNS yang kinerjanya buruk digeser atau diturunkan jabatannya.
Masyarakat juga mengetahui penerapan denda berupa pemotongan tunjangan kinerja terhadap keterlambatan kehadiran PNS mulai menampakkan hasil.
"Tetangga saya, kan, kerja di Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Dulu, dia kalau berangkat ke kantor suka-suka aja. Sekarang beda. Pagi-pagi banget sudah ngantor," ujar Nisa (21), mahasiswi perguruan tinggi swasta yang tinggal di daerah Ancol, Jakarta Utara.
Relasi Basuki-Djarot
Kinerja pemerintah daerah sangat dipengaruhi kekompakan para pemimpinnya. Responden menilai relasi yang terjalin antara Basuki sebagai gubernur dan Djarot Saiful Hidayat sebagai wakil berjalan baik.
Pendapat warga ini berbeda dengan pengamatan sejumlah ahli/tokoh yang melihat belum ada pembagian tugas serta kewenangan jelas antara Basuki dan Djarot.
Warga juga menilai hubungan Basuki dengan wali kota atau bupati di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) cukup baik. Sebaliknya, dengan DPRD DKI Jakarta dikatakan buruk.
Perseteruan di antara keduanya dimulai sejak Basuki masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan Joko Widodo sebagai Gubernur.
Konflik terjadi terkait sewa stan di Pekan Raya Jakarta atau perlunya rapat terbuka DPRD yang disiarkan televisi secara langsung.
Masyarakat menjadi saksi saat intensitas konflik meruncing kala pembahasan APBD 2015.
Basuki yang tak menoleransi korupsi dan mencegah munculnya "anggaran siluman" menerapkan e-budgeting (sistem penganggaran elektronik) untuk penyusunan APBD 2015.
Meski dinilai kurang kompak dengan DPRD DKI Jakarta, 84,9 persen responden menilai citra Gubernur DKI saat ini baik. Lebih dari separuh peserta jajak pendapat juga menilai citra Djarot positif.
Kebijakan lain Basuki yang mendapat dukungan karena dinilai bermanfaat bagi masyarakat adalah pembebasan biaya naik bus transjakarta bagi pelajar pemilik Kartu Jakarta Pintar serta normalisasi dan pembersihan sungai-sungai di Jakarta.
Terkait transportasi, lebih dari separuh responden menilai ada kemajuan dalam pengelolaan angkutan umum di Ibu Kota.
Dibandingkan dengan angkutan umum jenis lain, kepuasan warga Jakarta terhadap layanan bus transjakarta paling tinggi. Layanan metromini dan kopaja dianggap paling buruk.
Di tengah pujian, ada juga kebijakan yang mendapat respons negatif lebih banyak, yakni pelarangan sepeda motor melintas di jalan protokol. Respons lebih banyak dari kalangan warga pengendara sepeda motor.
Juga muncul ketidaksetujuan dari sekelompok responden terhadap kebijakan larangan penampungan, penjualan, dan pemotongan hewan kurban di tempat umum.
Selain itu, publik juga menyoroti aspek gaya bicara Gubernur yang keras, kasar, dan terkesan temperamental. Gaya bicara itulah yang menurut publik menjadi kekurangan Basuki.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih