Kekusutan Ibu Kota Mulai Diurai

Basuki Tjahaja Purnama mengucapkan sumpah jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/11/2014). Basuki Tjahaja Purnama dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk sisa masa jabatan 2012-2014 menggantikan Joko Widodo.


 Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki berbagai masalah berskala luar biasa.

Kemacetan yang masif, penumpukan sampah, berbelitnya perizinan, dan rendahnya kualitas layanan publik menjadi menu sehari-hari yang harus ditangani para pemimpin Jakarta. 

Namun, persoalan itu mulai mendapat titik terang penanganan, sebagaimana tecermin dari penilaian positif publik terhadap kinerja Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat satu tahun terakhir.

Penilaian terhadap kepemimpinan Basuki-Djarot terekam dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, dua pekan lalu. 

Mayoritas publik Jakarta menyatakan puas terhadap kepemimpinan Basuki-Djarot dalam berbagai aspek persoalan yang dihadapi Jakarta.

Di tangan kedua pemimpin itu, Jakarta dinilai semakin baik. Tingkat keyakinan akan kepemimpinan Basuki dalam menyelesaikan berbagai persoalan ke depan juga tinggi.

Sebanyak 83 persen dari 544 responden menyatakan puas terhadap kepemimpinan Basuki-Djarot. Tujuh dari setiap 10 responden mengatakan, pengelolaan Jakarta semakin baik. 

Selain itu, lebih dari separuh (66 persen) responden yakin duet Basuki-Djarot akan mampu memecahkan masalah kemacetan dan banjir yang menjadi problem kronis Jakarta.

Reformasi birokrasi

Basuki juga dinilai telah berupaya sungguh-sungguh menjadikan pemerintahannya bersih, transparan, dan profesional. 

Keseriusan mencari orang yang mau bekerja profesional demi warga DKI ditunjukkan dengan perombakan demi perombakan dalam struktur birokrasi.

Pada 2 Januari 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus 1.500 jabatan, menyisakan 4.676 jabatan dari total 8.011 jabatan sebelumnya. 

Ada 1.835 jabatan yang dikosongkan sementara. Pemangkasan ini disebut-sebut yang terbesar dalam sejarah birokrasi Indonesia.

Banyak pejabat eselon dua, eselon tiga, dan eselon empat digeser atau diturunkan (demosi) dari jabatannya. 

Pejabat baru dilantik setelah lolos berbagai uji kelayakan dan kepatutan, seperti tes psikologi, tes kompetensi melalui computer assisted test, dan tes makalah.

Tak jarang dilakukan sistem seleksi terbuka guna mendapatkan personel yang tepat. Evaluasi dan penilaian kinerja pun dilakukan setelah tiga bulan menjabat.

Basuki mengatakan lebih memerlukan orang yang tidak korupsi, tidak mencuri, dan mau berkarya. Menurut dia, warga Jakarta membutuhkan orang yang mau bekerja. 

Oleh karena itu, ia meminta para pegawai negeri sipil di DKI Jakarta berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk warga Ibu Kota (Kompas, 8/8).

Publik mengapresiasi langkah Basuki yang mulai tahun ini memakai sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI. 

Cara itu dinilai sebagai terobosan dan langkah maju dalam upaya mengamankan keuangan Pemprov DKI.

Masyarakat meyakini, jika anggaran tidak dikorupsi, Pemerintah Provinsi DKI punya dana lebih dari cukup untuk menuntaskan berbagai masalah di Ibu Kota secara bertahap.

Meski demikian, satu tahun pemerintahan Basuki-Djarot ini juga tidak berjalan tanpa catatan. 

Sejumlah tokoh, pakar, dan pengamat mengungkapkan catatan yang perlu diperhatikan Basuki dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan.

Catatan tersebut dimulai dari persoalan relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang diwarnai kekerasan; bongkar pasang pejabat yang dinilai terlalu sering sehingga mengganggu kinerja sistem birokrasi; sampai soal kebijakan pelarangan sepeda motor melintas di jalan-jalan protokol yang dianggap tak terlalu bermanfaat.

Penataan sistem transportasi massal yang layak dan terintegrasi, yang sudah lama ditunggu masyarakat, juga dinilai belum menunjukkan hasil nyata.

Dukungan publik yang begitu besar saat ini seharusnya dimanfaatkan Basuki-Djarot untuk segera menuntaskan semua pekerjaan rumah tersebut.