Tak Ingin Jakarta Panas, PKS DPRD Belum Tanda Tangan HMP Ahok

Jakarta - Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana (Lulung) menyatakan lebih dari separuh anggota dewan mendukung pengguliran hak menyatakan pendapat (HMP) yang ditujukan untuk Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok), termasuk dari Fraksi PKS. Namun PKS sendiri menyatakan belum ikut menandatangani HMP itu.

"PKS belum tandatangan," kata Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin saat dihubungi, Rabu (8/4/2015).

Sebelum memutuskan apakah akan mendukung HMP atau tidak, PKS merasa perlu untuk memusyawarahkan persoalan ini bersama pimpinan DPRD lainnya. Keputusan HMP harus didasarkan pada pertimbangan soal polemik APBD 2015 yang sudah selesai diinvestigasi Tim Angket DPRD.

"Keputusan HMP harus dihasilkan lewat musyawarah mufakat DPRD, karena itu adalah kepentingan bersama," kata Selamat.

PKS berharap nantinya setelah Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pulang dari Kongres PDIP di Bali, musyawarah DPRD soal HMP bisa dilakukan. Bila saja HMP jadi dilakukan DPRD, maka konsekuensi untuk Ahok dari perbaikan mekanisme pembahasan anggaran, teguran sedang atau keras untuk Ahok, atau bahkan pemakzulan Ahok bisa terjadi. Namun PKS tak ingin gaduh.

"‎Kita ingin suasana Jakarta tidak memanas," tandas Selamat.

Sebelumnya, Selasa (7/4), Lulung menyatakan sudah ada 60 orang anggota DPRD yang mengusung HMP. Lulung yang juga politikus PPP itu mengaku belum tahu secara pasti fraksi-fraksi di DPRD yang mendukung penggunaan HMP. "Untuk partai mana saja saya belum monitor. Yang pasti PPP ada 10 orang yang menandatangani. Lalu diikuti Partai Gerindra, PKS dan Golkar," kata dia.