Pengamat Politik: 'Petugas Partai' Tak Relevan dengan Sistem Presidensial

Jakarta - Presiden Jokowi mengumpulkan para pengamat politik di Istana Negara untuk makan siang. Salah satu yang hadir adalah Yunarto Wijaya yang kemudian menyebut isi pembicaraan salah satunya adalah hubungan Presiden dengan partai koalisi.

"Saya tak sepakat sebutan petugas partai karena tidak sepadan dengan sistem presidensial. Silakan masing masing partai memiliki aturan main, (tapi) ketika kader sudah jadi pejabat publik yang harus diingat adalah ketika dia sudah jadi Presiden aturan apa pun harus berada di bawah UU dan UUD kita yang menempatkan Presiden itu pilihan rakyat," tutur Yunarto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2015).

Parpol, menurut Yunarto, memang punya kapasitas memberikan masukan kepada kadernya yang berada di eksekutif. Tetapi lewat jalur kader mereka yang berada di legislatif. "Jadi bukan main potong saja seperti itu. Boleh saja parpol punya program yang sama dengan pemerintah dan itu bagus. Tetapi bukan berarti parpol mutlak memerintah Presiden," imbuh dia.

Menurut dia tak ada upaya deparpolisasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Yang ada adalah menerapkan sistem presidensial yang sesungguhnya.

"Karena kalau sudah jadi Presiden, maka dia tidak boleh menjabat pimpinan partai. Sebaliknya kalau sudah pimpin partai dan jadi Presiden, maka jabatan di partai harus dilepas. Coba lihat di Amerika Serikat, misalnya, ada kah pimpinan Partai Republik atau Partai Demokrat yang jadi Presiden?" papar Yunarto.

Lebih lanjut menurut Direktur Eksekutif Charta Politika ini, hubungan Presiden dengan partai koalisi memengaruhi tren politik. Itulah hal yang disampaikan oleh para pengamat politik kepada Presiden saat makan siang.

"Soal hubungan koalisi itu dilontarkan pengamat. Beliau (Presiden Jokowi) malah awalnya enggak mau bahas itu," pungkas Yunarto.