"Kalau yang Namanya Forum, Bagi Saya Tidak Bicara Partai Bos"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Maman Firmansyah mengatakan, pengusulan hak menyatakan pendapat (HMP) melekat kepada individu anggota dewan masing-masing. Tidak bisa diwakilkan oleh sikap tiap-tiap fraksi.

"Kalau namanya forum, bagi saya tidak bicara partai bos," ujar Maman di gedung DPRD DKI, Jumat (17/4/2015). 

Hal tersebut terbukti dengan terkumpulnya 106 dukungan dari anggota DPRD ketika pengajuan hak angket. Itu menunjukan dukungan berasal dari individu dewan, bukan dari keputusan fraksi. 

Maman pun tidak ingin mengomentari fraksi-fraksi yang sudah memutuskan untuk tidak mendukung HMP.  "Itu kan harus dipertanggungjawabkan secara kedewanan. Kita harus musyawarah, harus ngomong, putuskan dalam forum yang sah dan sesuai tatib yang ada," ujar Maman. 

"Ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan ke publik, ngapainkemarin saling tuduh, saling lapor, saling hantam, tapi ujungnya enggak ada kesimpulan jelas," tambah Maman. 

Untuk diketahui, proses menuju digelarnya rapat paripurna pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) masih bergulir. Fraksi yang telah memberikan dukungannya terhadap HMP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, dan Partai Demokrat dari Fraksi Demokrat-PAN. Kemudian saat ini disusul oleh Fraksi lain seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang mendukung HMP, dengan catatan tidak mendukung pemakzulan. 

Sementara itu, fraksi yang menyatakan tidak mendukung adalah Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, dan Partai Amanat Nasional dari Fraksi Demokrat-PAN. Saat ini bertambah dengan kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Hanura yang ikut tidak mendukung HMP.

Semua fraksi di DPRD DKI telah menentukan sikapnya atas hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kini, DPRD DKI sedang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu fraksi yang mendukung HMP dan fraksi yang tidak mendukung HMP. 

Fraksi yang tidak mendukung HMP yaitu Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Hanura. Sementara fraksi yang mendukung HMP adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Golongan Karya, dan Partai Demokrat dari Fraksi Demokrat-PAN. 

Masing-masing ketua fraksi yakin seluruh anggotanya akan solid mengikuti perintah partai ini. 

Secara tidak langsung, pembagian ini sesuai dengan komposisi partai pengusung Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat dulu. Padahal, akhir tahun lalu anggota DPRD DKI telah sepakat bahwa tidak ada pengotakan koalisi di internal Dewan. Koalisi yang berlaku di DPRD DKI hanya Koalisi Kebon Sirih. 

Koalisi Kebon Sirih pecah? 

Pengamat politik Arie Sudjito mengatakan, kondisi internal DPRD DKI memang sedang retak. Jika sudah seperti ini, kedua belah pihak akan semakin terlibat dalam kondisi bargaining position(posisi tawar). 

"Akan ada bargaining ke depannya setelah ada pengelompokan KIH dan KMP ini," ujar Arie ketika dihubungi, Sabtu (18/4/2015). 

Dengan kondisi seperti ini, dikhawatirkan akan terjadi tarik-menarik kekuatan dalam Dewan. Terutama pada permasalahan HMP ini. Jika hal ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka untuk dampak ke depannya, bisa saja DPRD akan terus ramai di tiap pengambilan keputusan yang membutuhkan persetujuan Dewan. 

"Karena nantinya akan muncul manuver-manuver baru," ujar Arie.

Meski retak, Arie berpendapat Koalisi Kebon Sirih belum tentu akan pecah. Arie berpendapat, kubu yang ada saat ini belum tentu bisa solid. Masih ada kemungkinan-kemungkinan perubahan komposisi seiring berjalannya proses HMP ini. 

"Bisa jadi bagian dari skenario, tapi sekali lagi belom cair juga. Belum tentu solid juga," ujar Arie.