Fraksi Demokrat DKI Dukung HMP Tapi Bukan untuk Makzulkan Ahok

Jakarta - ‎Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI menyatakan mendukung pengguliran hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur Basuki T Purnama (Ahok). Namun, Demokrat tak ingin HMP itu berkembang jadi pemakzulan Ahok.

"‎Insya Allah, 10 orang anggota Fraksi Partai Demokrat solid dukung HMP, tapi tak sampai di pemakzulan," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Lucky P Sastrawiria saat berbincang, Kamis (16/4/2015).

Partai Demokrat ingin agar hasil HMP berupa peringatan keras kepada Ahok. Namun, bila wacana pemakzulan berkembang di rapat paripurna tentang HMP, Demokrat akan menendang wacana itu.

"Saya akan tendang pemakzulan itu, karena pemakzulan itu adalah wewenang Mahkamah Agung," ujar Lucky.

Untuk peringatan keras terhadap Ahok yang diinginkan Demokrat, Lucky menjelaskan hal ini bukan dilatarbelakangi karena Ahok dinyatakan tim angket DPRD telah melanggar Undang-undang berkaitan soal APBD DKI 2015, melainkan Demokrat menyoroti soal tata-krama Ahok. ‎

"‎Bukan karena masalah APBD, tapi persoalan etika bahwa Ahok telah menyebut anggota dewan sebagai rampok, maling, tai, dan sebagainya," tuturnya.

Keputusan ini merupakan keputusan rapat Fraksi Demokrat hari ini‎. DPP Partai Demokrat dinyatakan Lucky telah memberi arahan untuk melanjutkan penggunaan hak angket ke HMP. Ahok diminta untuk meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dalam hal berucap sesuatu yang menjadi keberatan Demokrat itu.

"Kita ingin memeri peringatan‎ sangat keras, permintaan maaf dari Gubernur, dan berjanji agar Ahok tidak mengulangi perbuatannya lagi," tutur Lucky.‎