Berantem dengan Menteri Susi di Depan Jokowi, Nelayan Ngaku Puas

Jakarta -Sebanyak 15 orang perwakilan Front Nelayan Bersatu dari Pantura Rembang-Brebes, Jawa Tengah mengaku puas setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana terkait protes mereka soal larangan alat tangkap ikan cantrang.

Mereka puas karena selain bisa makan siang bersama dengan Jokowi, juga karena bisa menyampaikan keluhannya kepada orang nomor satu di Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, meski diwarnai pertengkaran dengan sang menteri.

"Alhamdulilah. Satu kenyang karena makan tadi, kedua berantem juga sama Bu Susi, agak puas juga. Ketiga, mudah-mudahan Pak Jokowi mau bantu," kata Koordinator nelayan Rembang-Brebes Bambang Wicaksana usai pertemuan di Istana, Rabu (8/4/2015).

Bambang mengungkapkan saat insiden pertengkaran tersebut terjadi saat makan siang, Presiden Jokowi sempat menengahi dan memberikan saran kepada para nelayan.

"Beliau (Jokowi) hanya bilang kalau sama Bu Susi jangan sama sama kerasnya. Mohon maaf Pak, kami kan hanya nelayan," ujar Bambang menirukan ucapan saat peristiwa tersebut terjadi.

Ia mengungkapkan acara dialog yang dibarengi dengan acara makan siang tadi di Istana tak menemui titik temu. Alasannya nelayan dan Menteri Susi sama-sama dengan pendiriannya masing-masing.

"Ya karena itu tadi, bertengkar nggak ada titik temu, terus Bu Susi pamit. Kita bertengkar di depan Pak Presiden," ucap Bambang

Bambang juga mengungkapkan alasan Menteri Susi keluar lebih dahulu, 15 menit sebelum para nelayan meninggalkan ruang makan. Penyebabnya karena Presiden Jokowi meminta agar mantan bos Susi Air tersebut mendinginkan suasana dengan keluar ruangan lebih cepat.

"Kan duduk di samping Presiden, walaupun bisik-bisik kita juga dengar. Mendingan Bu Susi keluar dulu," kata Bambang menirukan Jokowi.

Ia mengklaim Menteri Susi sempat menyampaikan solusi terkait larangan cantrang untuk alat tangkap ikan, yaitu dengan mendorong perbankan membiayai penggantian cantrang yang selama ini dianggap oleh Susi sebagai pukat (trawl). Namun Bambang mengatakan pemerintah tak bisa memberikan subsidi soal pergantian tersebut dan kondisi ini sangat memberatkan nelayan.

Para nelayan Pantura khawatir bila September 2015 aturan ini diberlakukan efektif maka akan banyak dampaknya. Ia memperkirakan akan ada gejolak sosial karena aparat akan melakukan penangkapan terhadap nelayan yang terbukti memakai alat tangkap yang tak ramah lingkungan termasuk cantrang.

Menurutnya di Pantura saja ada 12.000 nelayan yang memakai cantrang untuk menangkap ikan. Harga alat cantrang antara Rp 300 jutaan sedangkan alat tangkap lainnya bisa lebih mahal.

"Nggak sesederhana mengganti alat A menjadi alat B. Tapi kapalnya juga harus menyesuaikannya. Keahliannya. Dan ini butuh waktu cukup lama penyesuaiannya. Nggak kayak kita ganti HP," katanya.