APBD DKI dipangkas, Rp 800 miliar untuk beli tanah melayang

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri telah mengesahkan APBD DKI Jakarta 2015. Namun, pagu anggaran yang ditetapkan tidak seperti yang diharapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena terjadi penurunan dari Rp 72,9 triliun menjadi Rp 69,28 triliun.

Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan efisiensi anggaran di beberapa pos. Salah satu anggaran yang dipangkas terkait pembelian tanah dengan tujuan menambah ruang terbuka hijau (RTH).

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Nandar Sunandar, menilai pengurangan anggaran tidak akan berpengaruh dengan pembelian lahan.

"Kan gelondongan jadi itu hanya nanti kuantitasnya aja mungkin yang berkurang dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 2,3 triliun. Berarti ada Rp 800 miliar yang disesuaikan," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/4).

Dengan menggunakan sistem gelondongan tersebut, Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki area yang akan dibeli. Sehingga jika tidak berhasil melakukan pembelian pada satu tempat, dapat dipindah.

"Kalau dulukan perlokasi, kalau lokasi ini legal aspeknya tidak bagus dan enggak jadi digunakan maka uang itu mati. Mudah-mudahan dengan demikian bisa tepat jumlah, sehingga SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)-nya tidak terlalu besar," jelasnya.

Tapi pembelian tanah ini semua bergantung negosiasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan warga. Karena harga yang akan ditawarkan sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP).

"Masalah luas yang dapat dibebaskan itu nanti akan sangat tergantung NJOP yang berbeda beda. Jadi nanti mana yang bisa dibebaskan," tutup Nandar.