Ahok: DKI yang Punya APBD Lebih Besar Harus Mengalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan permasalahan yang ada di Ibu Kota akan cepat selesai jika dibantu oleh pemerintah kota mitra sekitar. Oleh karena itu, Basuki pun tak segan menggelontorkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang banyak kepada kota mitra.  

"Setelah kami ketemu dengan beberapa bupati wali kota, prinsipnya kalau amanya pembangunan dan butuh uang. Biar sebagian tanggung jawabnya itu ada di pemerintah pusat dan pemerintah DKI, selesai masalahnya," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (16/4/2015).

Basuki kemudian menjelaskan beberapa program unggulan Jakarta yang perlu mendapat bantuan dari pemerintah kota mitra.

Misalnya seperti pembangunan mass rapid transit (MRT) timur-barat, pembangunan jalur layang transjakarta koridor XIII (Tendean-Ciledug), normalisasi Kali Mookervart, dan lain-lain. 

"Sama kayak misalnya sekarang Kabupaten Tangerang, Bekasi, Bogor pengen mengatasi banjir, memperluas jalan, uangnya dari mana? Kami kasih bantuan," kata Ahok, sapaan Basuki. 

Apabila daerah-daerah tersebut dan Jakarta tidak memiliki hubungan yang harmonis, kata Basuki, akan sangat mustahil masalah di DKI bisa selesai. 

Sebagai daerah yang memiliki anggaran lebih besar dibanding daerah lainnya, DKI harus mengalah dan menanggung kewajiban itu. 

"Jadi intinya, DKI bersedia menanggung kewajiban ini, ya selesai, enggak ada ego antar kota. DKI harus mengalah, sebagai kota yang APBD-nya lebih besar dibanding yang lain, kewajiban kota mitra, kami yang tanggung," kata Basuki. 

Seperti diketahui, DKI memberikan bantuan hibah kepada kota-kota mitra di Bodetabekpunjur untuk membantu menangani masalah DKI seperti macet dan banjir. 

Dana tersebut juga bisa digunakan oleh wilayah itu untuk kebutuhan infrastruktur mereka masing-masing.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima evaluasi Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) APBD DKI Jakarta 2015. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan bakal memangkas sejumlah dana hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan. 

Sebab, pagu APBD 2015 yang disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp 69,286 triliun, lebih kecil dari rancangan sebelumnya sebesar Rp 72,9 triliun. 

"Sekarang masih disisir oleh Bappeda, karena item-nya banyak. Kami lakukan efisiensi hibah di semua lembaga, ada yang (nilainya) tetap, ada yang by project," kata Saefullah, di Balai Kota, Kamis (16/4/2015).  

Selain memangkas pemberian hibah kepada lembaga, DKI juga akan memangkas pemberian hibah kepada daerah mitra (Botabekpunjur). 

Saefullah menjelaskan, efisiensi anggaran dilakukan bagi kota yang mengajukan proposal bantuan kepada DKI. 

Namun tidak digunakan untuk pembangunan, terutama dalam rangka minimalisir kemacetan dan banjir. Efisiensi anggaran ini merupakan rekomendasi Kemendagri. 

"Kalau ada alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan program pembangunan prioritas, pasti kami potong," kata Saefullah.  

Lebih lanjut, Pemprov DKI tidak akan memberi bansos kepada lembaga, organisasi, atau yayasan yang tidak memberi laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun sebelumnya. 

Meski demikian, mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu tidak menjelaskan detail lembaga mana saja yang tidak memberi LPJ. 

Adapun salah satu yayasan yang akan mendapat bansos adalah PT Persija Jakarta. Sebab, tahun lalu DKI tidak memberi bansos pada mereka. 

"Bukan berarti karena saya pernah jadi Ketua Persija, saya pasti kasih (bansos). Belum tentu. Tahun lalu, (PT Persija Jakarta) enggak dapet (bansos), jadi nanti dilihat saja," kata Saefullah.