Ahok bakal paksa pengembang danai pembangunan rusunawa Muara Angke

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Muara Angke, Jakarta Utara. Pembangunan Rusunawa bagi nelayan ini akan dibangun menggunakan dana perusahaan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, perusahaan atau pengembang yang mendapatkan izin reklamasi pulau harus menyumbang dalam pembangunan Rusunawa ini. Bahkan, BUMD yang mendapatkan izin tetap harus menyumbang.

"Karena duitnya kami minta kewajiban pengembang reklamasi pulau. Kami maunya semua yang dapat pulau termsuk BUMD harus nyumbang. Kalau gak mau nyumbang, kami gak mau nyambung konsepnya," tegas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/4).

Untuk pembangunan Rusunawa ini Pemprov DKI Jakarta belum mengetahui anggaran yang diperlukan. Namun, suami Veronica Tan ini memperkirakan pembangunan satu unit rusunawa mencapai Rp 200 juta.

"Kira-kira satu unit Rp 200 juta kalau rusun. Kalau 100 unit ya Rp 20 miliar. Tapi harganya berapa, kami gak bisa tebak. Karena pengembang yang bangun," ujarnya.

Untuk menghindari adanya mark up, Ahok akan melibatkan tim appraisal dan BPKP agar melakukan penilaian aset. Hasil penilaian ini nantinya yang akan dicatat dalam buku aset pemerintah daerah.

"Misalnya dia bangun ngakunya Rp 100 miliar. Begitu appraisal hitung, gak bisa cuman Rp 80 miliar nih. Jadi yang dimasukkan ke dalam pembukuan kami Rp 80 miliar," terangnya.

Dia menambahkan, pembangunan Rusunawa ini tidak akan mengeluarkan anggaran untuk pembelian tanah. Karena tanah yang akan digunakan merupakan milik Pemprov DKI. Namun tidak dapat dipungkiri adanya beberapa pihak yang kurang kooperatif.

"Mereka gak mau pindah aja, pake lapangan bola juga ribut. Makanya, orang udah numpang tanah negara, dibikinin rumah lebih baik, mau pindahin, lebih galakan dia. Gak mau pindah pokoknya," tutup Ahok.