Mendagri: Setelah Direvisi, APBD Versi Pemprov DKI Tidak Ada Masalah

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan supervisi terhadap berkas APBD 2015 yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan secara keseluruhan tidak ada masalah.

"Dirjen (Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzard Moenoek) sudah merevisi, secara keseluruhan tidak terjadi permasalahan. Memang kalau kita runut di anggaran ada hal-hal yang harusnya tidak perlu terulang kembali karena sesuai Nawacita Pak Presiden, setiap sen anggaran adalah uang rakyat. Itu prinsip," ujar Tjahjo.

Hal ini disampaikannya saat menyampaikan sambutan di Ruang Rapat Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015). Tjahjo tidak mau ikut campur dalam masalah yang membelit Ahok dan DPRD DKI.

"Secara struktural, Kemendagri sudah menerima pengajuan dari gubernur resmi. Soal itu palsu atau tidak biar hukum yang menyelesaikan," lanjutnya.

"Kemendagri hanya ingin kewenangan administrasi saja. Silakan masukkan anggaran apapun toh secara administrasi ada aturan," kata politisi PDIP tersebut.

Saat ini Ahok bersama Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sekda DKI Saefullah dan kepala dinas lainnya sedang melakukan rapat tertutup dengan Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzard Moenoek. Sementara Tjahjo sudah keluar ruangan tanpa bersedia memberi keterangan apapun kepada awak media.

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan mengumumkan nasib APBD 2015 DKI pada Minggu (8/3) mendatang. Tidak peduli apapun yang terjadi.

"Target kami paling lambat tanggal 8 kami harus menyetujui apapun, dengan menghargai proses politik DPRD dan proses hukum. Ini kepentingan masyarakat Jakarta," ujar Tjahjo saat memberi sambutan di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

"Karena presiden sudah menggariskan jangan sampai anggaran apapun termasuk infrastruktur molor," lanjutnya.

Politisi PDIP itu mengatakan pegangan Kemendagri adalah pengajuan anggaran hasil pembahasan paripurna dengan DPRD. Dia pun telah membaca hasil APBD yang telah menggunakan sistem e-budgeting.

"Pegangan Kemendagri adalah pengajuan hasil pembahasan anggaran di paripurna dengan menggunakan e-budgeting.
Pak dirjen (Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzard Moenoek) sudah melapor ke saya ada kesulitan untuk secara detil karena kami mengevaluasi skala prioritas pembangunan," kata Tjahjo.

"20 persen pendidikan, 10 persen kesehatan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain," pungkasnya.

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengundang Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) untuk memaparkan APBD 2015. Agar berimbang, Tjahjo juga akan mengadakan rapat dengan DPRD DKI siang ini.

"Nanti siang pimpinan DPRD akan kami sampaikan penjelasan tanpa kami menyinggung proses politik," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Meski demikian, Tjahjo mengatakan pihaknya tidak akan mengintervensi masalah hak angket yang sedang berjalan di dewan saat ini kepada Ahok. Dirinya menyebut tidak memiliki wewenang untuk membatasi hak politik dewan.

"Ada hak politik dari DPRD, kami nggak bisa ikut campur. Angket dan apapun itu hak dewan," sambungnya.

"Angket silakan jalan, soal fraksi cabut itu biar proses politik," kata politisi PDIP tersebut.

Tjahjo berharap pertemuan dengan dewan nanti bisa menghasilkan titik temu. Sebab, Kemendagri akan segera memutuskan APBD sebelum 8 Maret 2015.

"Siang nanti, kami konsultasi dengan DPRD, setidaknya besok pagi sudah ada kesepakatan. Mau lapor KPK atau Bareskrim itu hak individu, hak dewan. Intinya secara administrasi sudah selesai, sudah clear," sambungnya.

"Sebelum tanggal 8 Maret akan segera diputuskan sehingga Gubernur dan jajarannya bisa segera menjalankan program," tutup Tjahjo.