Lulung Masih Keberatan Soal Anggaran yang Tak Dibahas Bersama Dewan

Jakarta - Pengesahan APBD DKI 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tinggal menunggu Jumat besok sebagai batas hari terakhir. Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung masih tetap mempersoalkan APBD itu.

"‎Soal lurah, Walikota, ini nggak ada dalam pembahasan. Ini palsu apa nggak," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Kemudian, Lulung menyinggung dana operasional yang dialokasikan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dalam RAPBD 2015 sebesar Rp 3 miliar untuk masing-masing walikota. Biaya itu digunakan untuk operasional walikota dan membayar upah pekerja harian lepas (PHL) serta biaya operasional walikota.

Selain anggaran operasional walikota, Lulung juga menyoroti soal anggaran Giant Sea Wall.‎ Alasannya karena mata anggaran itu tidak dibahas dengan DPRD.

"Ini kan nggak dibahas saya bilang. Kalo nggak dibahas kok ada? Giant Sea Wall itu kan sudah dihapus," sebut politisi PPP itu.

Seperti diketahui, Tim Angket DPRD DKI menduga ‎APBD yang diserahkan Ahok ke Kemendagri adalah APBD yang bukan hasil pembahasan bersama dewan. 

Adapun rapat pimpinan gabungan DPRD soal APBD 2015 barusan ditunda karena belum tercapai kesepakatan.

"‎Hasil rapat barusan, kita konsentrasi kalau kita mau selesaikan di meja. Kalau mau menerima maka menerimanya di meja. Nggak diterima ya nggak diterima di meja juga," tutur Lulung.