Lasro Marbun soal Kecolongan Pengadaan UPS Miliaran Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski sejak 2014 telah menerapkan sistem e-catalogue dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata masih kecolongan. Hal itu terkait dengan pembelian UPS dengan harga tidak wajar di beberapa sekolah, kebanyakan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. 

Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun menilai, terjadinya dugaan penggelembungan anggaran pada proyek tersebut akibat terlalu besarnya ruang lingkup kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sebab, mereka harus mengurus seluruh kegiatan proyek di DKI Jakarta yang jumlahnya ribuan. 

"Sangat sulit untuk mengawasi jumlah kegiatan yang jumlahnya sangat banyak. Ada 4.300 kegiatan, tapi cuma diurus oleh satu ULP. Volume yang besar tapi hanya dipegang oleh satu tangan, jadinya sulit," kata dia, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/3/2015).

Karena itu, Lasro mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI akan segera menambah jumlah kantor layanan pengadaan. Hal itu dilakukan seiring telah meningkatkanya status ULP menjadi BLP (Badan Layanan Pengadaan). Lasro menilai jumlah ideal kantor layanan pengadaan barang dan jasa adalah 7-9 kantor. Nantinya, kantor-kantor tersebut akan disebar di tiap wilayah. 

"Pak gubernur, wagub, dan kita semua sudah bertekad untuk memperbaiki ULP. Diperbesar, supaya punya lintas. Di BPKD wilayah kan tidak boleh ada lelang. Jadi nanti lelangnya di ULP-ULP wilayah," ujar dia. 

Meski demikian, mantan Kepala Dinas Pendidikan itu menolak anggapan yang menyebutkan penambahan kantor layanan pengadaan dilakukan setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi UPS. Sebab, ia menyebut bahwa Pemprov DKI telah lama ingin melakukan hal tersebut. 

"Makanya sekarang harus diperbaiki. Tapi kalaupun diperbaiki bukan berarti mengaminkan ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengadaan barang dan jasa. Dari dulu kita sudah memahami kelemahan itu ada," pungkasnya.