Ketika Kepentingan Elite Lebih Diutamakan dalam Budaya Politik

Pergeseran budaya politik hingga kini masih dialami oleh bangsa Indonesia. Dewasa ini, sejumlah elite memaknai politik sebagai kekuasaan. Mereka memanfaatkan politik sebagai cara bagaimana kekuasaan bisa dilanggengkan, sampai-sampai mengabaikan etika politik.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Zainut Tauhid Saadi, pada diskusi "Budaya Politik dan Pengaruhnya di Masyarakat", Senin (23/3/2015) di Perpustakaan MPR RI. "Betapa politik hanya dimaknai sebagai bagaimana kekuasaan bisa dilanggengkan," ungkap ia.

Di samping itu, belakangan banyak partai politik yang lebih mementingkan modal materi dibanding kualitas organisasi dan kaderisasi. Akibatnya, sejumlah kader partai terjerat masalah hukum karena tidak memiliki dasar yang cukup untuk aktif bergerak di bidang politik.

"Tidak kurang dari 70 persen gubernur atau bupati terkena kasus hukum, karena politik dimaknai sebagai kekuasaan," tutur ia.

Menurut Zainud, ada tiga ciri lain yang juga tampak sebagai budaya politik masa kini. Ia menyebutnya dengan istilah politik simbolik. Kasus-kasus seperti KPK vs POLRI sampai Ahok vs DPRD terdistorsi menjadi politik simbolik, yang mengabaikan substansi persoalannya sendiri.

"KPK vs POLRI itu sebenarnya ada kasus hukum, tapi yang kelihatan itu Save POLRI, Save KPK. Substansinya hilang. Ketika mengadili BG dianggap melemahkan POLRI, dan sebaliknya. Jadi simbolik politik seperti ini saya kira tidak sehat," katanya.

Ia juga menemukan indikasi adanya politik sandera. Berbagai persoalan yang menimpa para elite politik diselesaikan dengan menukar sandera, sehingga akar masalah yang sesungguhnya tidak terselesaikan.

Terakhir, politik cepat saji. Layaknya istilah "mendadak artis", istilah "mendadak politisi" muncul juga di dunia politik. Dari artis sampai kyai, tiba-tiba jadi politisi. Akan lahir politisi yang tidak memiliki identitas politik. "Warnanya kabur. Menurut saya dia tidak pernah mengalami proses kaderisasi di bidang politik. Tidak ada ideologi yang mempengaruhi tindakan dia sebagai politisi," tutur politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Pengaruh pada Generasi Muda

Pengamat LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, yang turut hadir dalam diskusi mengungkapkan, tingkah laku elite politik akan dipahami oleh anak-anak dan remaja sebagai sesuatu yang biasa. Informasi dari berita yang terus-menerus tayang di televisi akan memberi dampak pada budaya generasi yang akan datang.

Menurutnya, ada satu perbedaan mendasar dari founding fathers dan para elite politik yang sekarang. Perbedaan itu terletak pada bahasa yang digunakan dalam parlemen. Para founding fathersmempergunakan simbol bahasa yang sopan dan menghormati. Kenyataannya, para elite sekarang ini "hobi" berbicara dengan kata yang tidak santun saat berdiskusi atau rapat.

Namun, budaya politik yang berjalan di tanah air kini menunjukkan kepentingan elite-elite partai politik lebih diutamakan daripada kepentingan massa. "Dalam memperjuangkan sesuatu, kepentingan massa bisa saja diabaikan demi mencapai kepentingan elite parpol," tutur Ikrar.